WASHINGTON – Departemen Luar Negeri A.S., Rabu (13/9/2017) mengecam kekerasan terhadap warga sipil Rohingya di Negara Bagian Rakhine, namun tidak secara langsung mengutuk pemerintah Myanmar.
“Kami telah melihat pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang berulang-ulang oleh aparat keamanan dan warga sipil juga. Mereka telah mengganggu,” kata Juru Bicara Heather Nauert kepada wartawan pada sebuah konferensi pers. “Kami kecewa dengan apa yang sedang terjadi.”
Nauert mengatakan bahwa pemerintah A.S. sudah melakukan percakapan pribadi dengan pemerintah Myanmar yang akan terus berlanjut dan AS akan terus mengamati situasi ini.
Menanggapi pertanyaan apakah Departemen Luar Negeri AS menganggap apa yang telah terjadi di wilayah tersebut sebagai genosida?
Nauert mengatakan, “Saya tidak akan mencirikannya seperti itu. Kami banyak berdiskusi di berbagai tingkat dengan pemerintah. Dengan mencari jalan keluar dengan percakapan diplomatik secara pribadi. ”
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Rabu meminta Myanmar untuk menghentikan tindakan militer dan kekejaman terhadap orang-orang Rohingya di negara bagian Rakhine, dengan mengatakan bahwa kekerasan yang terus berlanjut oleh pasukan keamanan terhadap minoritas Muslim sama sekali tidak dapat diterima dan ini sebuah bencana.
Seperti dilaporkan Anadolu, sejak 25 Agustus, lebih dari 370.000 orang Rohingya melarikan diri dari negara bagian Myanmar di Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB.
