DEMOKRATISASI di Kamboja bakal mengalami “set back” setelah Mahkamah Agung membubarkan kubu oposisi, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) atas tuduhan berkomplot dengan AS untuk menggulingkan pemerintah.
“CNRP menyulut kemarahan rakyat dengan melakukan demo bertujuan menggulingkan pemerintah. AS dibantu LSM yang juga dibiayainya berada di balik rencana itu, “ kata Jaksa Ly Cantola dalam sidang MA yang digelar di bawah penjagaan ketat aparat keamanan, Kamis (16/11).
Di pihak lain, pembubaran CNRP – satu-satunya partai oposisi di Kamboja – dikhwatirkan akan menciptakan rezim pemerintah absolut yang akan menjauhkan negara itu dalam memasuki era demokrasi.
Keputusan sepihak itu agaknya merupakan “serangan balik” PM Hun Sen untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, sehingga ia dengan leluasa melenggang pada Pemilu 2019.
Hak politik 118 anggota parlemen dari Fraksi CNRP atau hampir separuh dari jumlah anggota parlemen seluruhnya “dihabisi” karena dilarang berpolitik selama lima tahun, bahkan 40 diantaranya sudah hengkang ke LN karena khawatir akan terjadi “pembersihan”
Keputusan MA beranggotakan sembilan hakim yang dikenal sebagai loyalis Hun Sen sudah diduga sejak semula, apalagi Hun Sen sendiri dalam pernyataan yang dilontarkan sebelumnya, meyakini , MA bakal mengambil langkah tersebut.
“Saya yakin, seratus persen CNRP akan dibubarkan (oleh MA-red). Jjika tidak (saya berani bertaruh-red) anda akan saya beri uang, “ ujarnya pada wartawan beberapa waktu lalu.
Dengan dibubarkannya CNRP, praktis Kamboja tidak memiliki oposisi dan sedang di ambang menjadi rezim otoriter, padahal negeri itu pernah mengalami sejarah kelam kemanusiaan diwarnai pembantaian dua sampai tiga juta penduduknya saat Khmer Merah pimpinan Pol Pot berkuasa selama empat tahun sejak 1975.
Nyaris Menang
Pada pemilu 2013, CNRP yang nyaris mengalahkan partai pimpinan Hun Sen melancarkan demo karena merasa dicurangi, namun tayangan video tentang unjukrasa itu lah yang dijadikan alat bukti oleh MA sebagai aksi makar.
Rezim Hun Sen pada 2015 juga memaksa pengunduran diri Ketua CNRP Sam Rainsy atas tuduhan pencemaran nama baik, sementara penggantinya, Kem Sokha ditahan (3/9) lalu atas tuduhan berkolaborasi dengan AS untuk menggulingkan pemerintah.
Menyusul pembubaran CNRP, rezim Hun Sen terlebih dulu telah mengesahkan amendemen konstitusi yang menyebutkan, kursi partai yang dibubarkan bisa didistribusikan kepada otoritas lokal.
Dalam beberapa bulan terakhir ini pemerintah Hun Sen juga gencar-gencarnya membungkam pers dengan menutup Radio Free Asia yang didanai AS dan Voice of America seksi Kamboja serta harian independen, Cambodia Daily.
Tidak pelak lagi, pembubaran CNRP oleh MA Kamboja mengundang reaksi keras AS yang menyebutkan akan mengambil langkah kongkret terkait perkembangan politik di negeri itu dan menilai tanpa oposisi, pemilu tidak akan sah, tidak akan adil dan tidak bebas.
Sebagai langkah awal, AS akan menghentikan bantuan bagi Komisi Pemilu dan pemerintah Kamboja yang sudah dikucuri milyaran dollar sejak 1993 untuk membangun sistem multi partai pasca perang saudara berkepanjangan di sana.
Kecaman juga datang dari UE yang selama ini membuka akses kemudahan pasar (a.l. non-tariff) terutama bagi bagi produk garmen, andalan komoditi ekspor Kamboja.
Lalu, apa peran yang bisa dimainkan oleh ASEAN untuk mengajak negara anggotanya seperti Kamboja dan Myanmar untuk bersama-sama membangun demokrasi di kawasan ?
Sikap “ewuh-pakewuh” dengan semangat tidak saling menyiggung dipertontonkan pada KTT ASEAN di Manila, pekan lalu dimana dalam deklarasi akhir tidak dimuat sama sekali sebutan Rohingya, etnis minoritas yang mengalami kekerasan dan persekusi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Sepantasnya, jika azas “non-interference” tidak dijadikan alasan bagi ASEAN menutup mata terhadap kemunduran demokrasi dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan negara anggotanya. (AFP/AP/Reuters/ns)
