JUMLAH penderita penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi seperti difteri cenderung meningkat karena adanya penolakan sekelompok masyarakat atas program layanan kesehatan itu yang dianggap menyalahi aturan agama.
Hal itu a.l.tercermin dari lonjakan kasus penderita difteri di Provinsi Aceh yakni dari 11 kasus pada 2016 menjadi 86 kasus pada 2017 akibat rendahnya cakupan realisasi program imunisasi (hanya mencapai 70 persen) di sana.
Menurut Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Aceh, Abdul Fatah, ada anggapan di kalangan masyarakat provinsi Serambi Mekkah itu untuk mengharamkan imunisasi.
Hal itu berbeda dengan turunnya menjadi tujuh kasus difteri di Kab. Blitar pada 2017 dari 56 kasus atau tertinggi di Jatim dengan dua korban meninggal pada tahun lalu berkat keberhasilan program imunisasi di wilayah itu.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan setempat, Kuspardani , Pemkab menggelar Outbreak Respons Immunization (ORI) dengan vaksinasi Pentabio pada anak usia tiga tahun, vaksin Difteri Tetanus (3 – 7 tahun) dan vaksin Tetanus Toxoid (di atas 7 tahun).
Tren peningkatan kasus difteri , berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, juga meningkat dari 183 kasus pada 2007 menjadi 502 kasus pada 2015, sedang cakupan imunisasi DPT (difteri – pertusis – tetanus) konstan, di atas 90 persen.
Sementara menurut pendiri Gerakan Sadar Imunisasi, Alfiah Davida, adanya sejumlah warga yang belum diimunisasi bukan semata karena mereka tidak memperoleh akses layanan kesehatan, tetapi karena mereka menolaknya.
“Ada warga termakan informasi menyesatkan yang dihembus-hembuskan pihak tertentu, “ tuturnya.
Ironisnya, seseorang yang menyebarkan isu kontroversial dan anti-mainstream (arus utama-red) di medsos merasa dirinya menjadi terkenal, sementara warga yang membacanya mudah terprovokasi postingan medsos yang beredar. Apalagi, menurut Alfiah, budaya mencari informasi dari sumber layak dipercaya masih jauh dari masyarakat.
“Informasi dari golongan sepaham walau ternyata keliru – termasuk mengenai imunisasi- , dianggap kebenaran, “ ujarnya.
Sementara Ketum Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan berharap agar pemerintah membuat iklan layanan masyarakat terkait imunisasi yang disebarkan secara massif.
Pesan menkes dan presiden, ujarnya, perlu disertakan untuk mengampanyekan imunisasi dan meluruskan informasi keliru tentang imunisasi.
“Banyaknya warga yang belum diimunisasi dan terkena difteri akibat gerakan antivaksin yang menyebarkan informasi keliru tentang imunisasi, “ kata Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Elizabeth Jane Soepardi.
Rakyat memang harus cerdas merespons setiap postingan medsos, jika tidak, mereka akan rugi sendiri, terprovokasi informasi keliru dan menyesatkan. (Kompas/NS)
