GIZI buruk dan epidemi campak yang sedang merebak dan sudah merenggut 69 nyawa balita di Kab. Asmat, Provisi Papua seharusnya dijadikan peringatan dan pelajaran berharga bagi segenap politisi (DPR/DPRD), jajaran pemerintah pusat dan daerah sampai ke perangkat kelurahan.
Betapa tidak?, menurut Peneliti Senior LIPI Adriana Elisabeth, gizi buruk dan wabah campak tidak terjadi tiba-tiba. Jika saja para elite, politisi dan birokrat di daerah tenggap, eskalasi wabah seperti  terjadi saat ini pasti dapat dihindari.
Selama ini, akses komunikasi dan transportasi, di wilayah pedalaman Asmat yang hanya bisa dijangkau dengan perahu, melintasi sungai-sungai kecil, selalu dijadikan kambing hitam selama bertahun tahun jika muncul persoalan seperti kelaparan atau berjangkitnya penyakit.
Faktanya, bantuan dan perhatian, baik dari pusat mau pun pemprov maupun pemkab baru mengalir setelah tragedi kesehatan yang memalukan dan memilukan itu diramaikan media massa setiap hari sejak beberapa pekan lalu.
TNI sudah mengirimkan 39 personil medis, bantuan obat-obatan dan makanan dan Rabu lalu (24/1) memberangkatkan lagi 200 personil kesehatan dan 40-an dokter yang akan disebar di desa-desa di Asmat yang terjangkit wabah cacar dan mengalami gizi buruk.
Sampai kini, 170-an pasien balita masih berhimpitan di RSUD Agats, satu-satunya rumah sakit di ibukota Asmat dan sekitar lima puluh pasien lagi dirawat inap di lokasi darurat di Gereja Protestan yang hanya berjarak 100 meter dari RSUD.
Menurut Bupati Asmat Elisa Kambu, pihaknya sudah melaporkan adanya epidemi campak dan kasus gizi buruk di wilayanya September lalu dan mengaku ia sudah menerjunkan tim kesehatan sebatas tingkatan kabupaten.
Sedangkan Presiden Jokowi pada bulan sama juga sudah menginstruksikan Kemenkes agar bahu-membahu dengan pemda setempat dan kemudian menetapkan campak sebagai kejadian luar biasa (KLB), Oktober. “Penangannya juga harus untuk jangka panjang, tidak hanya sesaat, ” ujar presiden.
Lebih dari itum walau tidak secara spesifik, Jokowi sebelumnya juga sudah mengingatkan pentingnya program imunisasi, terutama campak dan rubella (cacar air) di seluruh wilayah di tanah air.
Imunisasi, di bawah separuh jumlah anak
Buruknya mutu kesehatan di Asmat tercermin dari keterjangkauan program imunisasi yang pada 2016 baru mencapai kurang dari separuhnya (46,1 persen) dari 8.395 anak-anak di sana.
Dari sisi anggaran, seperti yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, di APBD pun alokasi anggaran untuk kesehatan dan gizi masyarakat sudah tersedia. Persoalannya, apakah peruntukannya sudah optimal?
Lagipula, berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Prov. Papua dan Papua Barat, pemeritah pusat  sudah menggelontorkan dana sekitar Rp68 triliun (2002 – 2017) , termasuk melalui APBN 2017 lebih Rp8 triliun.
Masih ada lagi Dana Desa sebesar Rp800-juta sampai Rp1-milyar per desa setiap tahun yang bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas dan klinik kesehatan atau posyandu.
Selain itu, Kab. Asmat pada 2018 menerima Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) Kesehatan Rp55,8 milyar (dari sekitar Rp1,9 triliun untuk Prov. Papua) dan DAK Non-fisik Kesehatan sekitarRp 14,2 milyar (dari Rp446 milyar untuk Papua).
Bahkan, ada pengamat yang memperkirakan, dengan berbagai alokasi anggaran yang dikucurkan pada Kab. Asmat, Kab. Asmat seluas sekitar 30.000 Km2 dengan 94.000 penduduknya, jika dibagi-bagi, tiap penduduk bisa mendapatkan Rp10-juta perbulan.
Selayaknya, KPK menginvestigasi penggunaan dana Otsus, karena apa artinya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemda oleh BPK jika kemiskinan, gizi buruk dan wabah penyakit masih merajalela.
Kasus suap-menyuap untuk memperoleh predikat WTP juga pernah terjadi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ysng menyeret oknum pejabat BPK dan institusi pemerintah tersebut.
Selanjutnya, pada pilkada serentak Juni nanti, rakyat harus cerdas memilih pemimpin yang kira-kira bakal amanah, jujur, bekerja keras, tidak mudah mencari alasan atau kambing hitam serta tanggap pada nasib rakyatnya.
Jangan sampai salah pilih lagi, karena jika itu terjadi, rakyat akan menanggung lagi risiko selama lima tahun kepemimpinan mereka.
