PERINGATAN bagi para calon gubernur, bupati atau walikota yang berkontestasi dalam 171 pilkada serentak Juni nanti, agar tidak sembarangan mengumbar janji kampanye alias menjadi “Pemberi Harapan Palsu”.
Janji paslon gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno yang disampaikan dalam kampanye pilkada DKI Jakarta lalu untuk mengadakan rumah bagi warganya dengan uang muka nol persen dan nol rupiah sampai hari ini masih “jauh panggang dari api”.
Sejauh ini belum ada kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan pengembang terkait skim pengadaan rumah sesuai janji kampanye kedua paslon tersebut di kawasan yang disiapkan.
Akibatnya, Anies dan Sandiaga yang masing-masing kini menjabat gubernur dan wakil gubernur urung menghadiri peresmian lokasi pembangunan 100 rumah di atas lahan seluas 7.500 meter yang sudah disiapkan yakni di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
Di gapura lokasi kompleks perumahan itu pun, Rabu (28/2) sudah terpampang spanduk bertuliskan “Selamat Datang Peresmian Lokasi Pembangunan Perumahan DP 0 rupiah Pesonan Rorotan Program Pemprov DKI Jakarta”.
Salah satu pimpinan perusahaan pengembangnya (PT Nusa Kirana), Dhiki Kurniawan berkilah, acara peresmian tersebut adalah usulan mereka, namun jika skim (pembayaran) belum disepakati, tidak ada masalah bagi pihaknya, pembangunan akan terus berlanjut.
Menurut Dhiki, jika tidak jadi dimasukkan dalam program perumahan dengana DP 0 rupiah oleh Pemprov DKI Jakarta, pihaknya akan menjual rumah secara komersial Rp350-juta per unit.
Rumah dengan luas bangunan 27 meter dan luas tanah 45 meter itu, jika dibeli dengan cara mengangsur selama 20 tahun, besar cicilan bulanan berkisar antara Rp2,2 juta sampai Rp2,4 juta.
Menuai keraguan
Sejak awal, program perumahan yang sangat menggiurkan itu menuai keraguan dan menimbulkan pro-kontra terutama terkait ketersediaan dan harga lahan, juga kemampuan warga untuk mengangsurnya.
Alasannya, seperti disampaikan pakar properti Erwin Kallo, yang menjadi masalah bukanlah DP atau uang muka, tetapi daya beli warga yang memang tidak mampu menjangkau harga rumah.
Kalau soal DP, ujarnya, pengembang ada yang menawarkan 60 kali cicilan untuk pembayaran DP. Masalahnya, dengan DP 0 atau semakin kecil cicilan DP-nya, angsuran bulanannya pasti semakin besar, kecuali disubsidi oleh Pemprov.
Selain keterbatasan lahan di wilayah kota, Kallo juga mempertanyakan apa ada bank yang bersedia dengan skim pembayaran rumah seharga Rp350 juta dengan jangka kredit 30 sampai 35 tahun.
Lahan yang bisa digunakan mungkin aset-aset milik pemerintah, itu pun jika mereka mau melepasnya.
Banyak lagi pertanyaan lain, misalnya agar peruntukan rumah tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak berhak dan sampai kapan program itu bisa memenuhi perumahan seluruh warga yang membutuhkannya?
Dari ketersediaan lahan saja, misalnya untuk membangun 300.000 unit rumah tipe 36/70 seharga Rp350 juta per unit dalam waktu lima tahun, diperlukan lahan seluas 2,1 juta M2 dan pendanaan Rp 105 triliun. Dimana saja lokasinya dan dari mana uangnya?
Pelajaran berharga bagi rakyat, agar tidak silau dengan retorika dan pencitraan, apalagi terprovokasi untuk memilih karena isu SARA. Pilih lah pemimpin yang bakal amanah.
