NEW YORK – Dewan Keamanan PBB akan mengadopsi sebuah resolusi rancangan AS yang mengancam akan memberlakukan embargo senjata di Sudan Selatan dan sanksi terhadap upaya pemblokiran untuk mengakhiri salah satu perang terburuk di Afrika.
Ancaman yang sangat keras tersebut ditujukan untuk menumpuk tekanan pada pihak-pihak yang berperang di Sudan Selatan saat mereka memasuki babak baru perundingan damai di Ethiopia bulan depan untuk mengakhiri perang empat tahun tersebut.
Dewan tersebut “menyatakan niatnya untuk mempertimbangkan semua tindakan, termasuk embargo senjata, jika sesuai, untuk menghilangkan pihak-pihak yang memiliki sarana untuk terus berjuang,” menurut sebuah rancangan resolusi PBB, seperti dilansir AFP, Rabu (14/3/2018).
Dalam hal ini PBB menuntut diakhirinya pertempuran, dan dewan akan mempertimbangkan semua tindakan yang tepat untuk melawan mereka yang melakukan tindakan yang melemahkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan Sudan Selatan.
Rancangan resolusi tersebut juga akan memperbarui mandat misi penjaga perdamaian PBB selama setahun dan mempertahankan kekuatan regional di Juba yang dikerahkan setelah pertempuran sengit terjadi di ibukota pada Juli 2016.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki 12.500 tentara dan 1.500 polisi dalam misi UNMISS-nya, yang bertugas melindungi warga sipil yang terjebak dalam perang brutal antara pasukan Presiden dan pasukan pemberontak Salva Kiir.
Negosiasi pada teks yang disusun AS dimulai minggu lalu dengan Rusia, China dan Ethiopia mengajukan keberatan atas ancaman embargo senjata.
