SOAL penggunaan air tanah kembali mengemuka di Ibukota. Gubernur Anies Baswedan yang biasanya santun, jadi geram demi melihat banyaknya gedung tinggi menyedot air tanah berlebihan dan tanpa bayar pajak lagi. Setidaknya 80 gedung telah dirazia sampai 21 Maret kemarin. Maka Pemprov DKI minta kesadaran warga kota untuk gunakan air PAM. Warga kota sih mau saja, asalkan: murah, terjamin kwalitas dan kontinuitas.
Air leideng sudah biasa disebut air PAM, yang aslinya kepanjangan: Perusahaan Air Minum. Tapi di Jakarta sekarang ini, semenjak pengelolaan air PDAM DKI diswastakan ke Aetra dan Palyja, PAM salah arti atau sengaja diplesetkan jadi: Perusaan Air Mahal. Tarif PAM menjadi mahal bukan berdasarkan seberapa banyak penggunaan, tapi seberapa besar bangunan pelanggan. Makin besar ukuran rumah, golongannya menjadi naik, dan itu artinya rekening yang akan dibayar menjadi lebih besar.
Ada pelanggan PAM-Aetra di Jakarta Timur, pasang air bukan kebutuhan, tapi balas dendam kerinduan (obsesi) akan air leideng di masa kecilnya dulu. Dia pernah diajak orangtuanya ke Yogyakarta dan mandi air PAM. Jernihnya air dan aroma kaporit di dalamnya, menjadikan dia berkhayal; kapan kiranya orangtuaku biasa pasang air PAM. Namanya di kampung, sampai sekarangpun tak ada air leideng mengalir sampai ke tanah kelahirannya. Baru setelah lama di Ibukota, kesempatan langganan PAM terbuka.
Obsesi masa kecilnya terbayar. Saking “bahagia”-nya, semua bak mandi dialiri air PAM. Tapi di akhir bulan terkejut sendiri, karena terkena rekening lebih dari Rp 400.000,- Maka kebijakan ekonomi mikro pun dilakukan. Kini yang gunakan air PAM hanya satu bak saja, dan alhamdulillah rekening tiap bulannya hanya berkisar Rp 40.000,- hingga Rp 50.000,-
Keluhan warga kota rata-rata seperti itu. Setelah diswastakan air PAM menjadi mahal, karena Aetra-Palyja hanya melihat besarnya ukuran rumah/gedung. Padahal tinggal di rumah besar bukan jaminan juga berpenghasilan besar. Bisa saja itu rumah warisan, sedangkan yang diwarisi bergaji kecil atau bahkan pengangguran. Paling ironis, ada veteran pejuang tanah air di Jakarta, tapi dia tak punya tanah dan airpun harus bayar mahal.
Sudah sejak kapan-kapan Pemprov DKI menganjurkan warga kota gunakan air leideng. Jangan gunakan air tanah, karena akan menyebabkan turunnya permukaan tanah di Jakarta. Tapi warga kota memang susah diajak berdisiplin, selalu akrab dengan pelanggaran di berbagai hal. Tahu nggak, gara-gara terlalu memikirkan kedisiplinan warganya, Gubernur Anies sampai turun 12 Kg meski baru 6 bulan menjabat.
Soal penyetopan penggunaan air tanah, itu sebetulnya nasihat usang. Warga kota siap melakukan itu, asalkan tarif terjangkau, kwalitas air terjaga begitu juga kelangsungannya. Jika sudah kadung langganan PAM tiba-tiba mati berhari-hari, sedangkan sumur pompa tak ada lagi, coba bayangkan? Apa harus jadi seperti kecoak, seumur-umur tak pernah mandi? Masih mending kecoak, tak mandi pun badan tetap meling-meling (mengkilap).
Demi tertib penggunaan air tanah, Pemprov DKI terus merazia gedung-gedung tinggi untuk jangan gunakan air tanah. Begitu juga warga kota. Menyadari bahwa jaringan PAM belum merata, Pemprov akan memberikan anggaran lebih besar ke PDAM DKI. Bahkan bagi warga yang belum pakai PAM akan disuplay air waduk Jatiluhur. Entah bagaimana caranya. Apa pakai ribuan truck tangki seperti di Gunung Kidul, atau pakai jaringan pipa.
Sepanjang tarif PAM masih mencekik leher, dan air tanah di lingkungannya masih layak minum, warga kota akan susah menyetop kebiasaan lamanya. Mereka selalu trauma akan kisah pelanggan PAM yang airnya mati berhari-hari, sehingga tidak mandi dan mencuci. Kalau orang kaya, solusinya bisa gunakan air mineral galonan. Itupun sekarang menjadi ragu, karena katanya air mineral kemasan kini juga banyak mengandung partikel mikroplastik. (Cantrik Metaram)
