KELANJUTAN kesepakatan program nuklir Iran masih diambang ketidakpastian akibat pernyataann Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan hengkang jika sejumlah persyaratan baru ditolak Iran.
Sedangkan negara mitra AS di Eropa masih berupaya membujuk Trump agar tetap berada dalam kesepakatan nuklir Iran yang sebelumnya ditandatangani oleh kelima anggota DK PBB (AS, Inggeris, Perancis, Rusia dn China) plus Jerman pada 2015.
Trump bersikukuh agar kesepakatan 2015 yang dinegosiasikan selama 12 tahun itu dirombak, memuat persyaratan terkait pembatasan pengembangan nuklir Iran melalui inspeksi berkala dan ketat oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sebagai imbalan bagi pencabutan sanksi ekonomi atas negara itu.
Selain itu, Trump juga menghendaki dimasukkannya pasal terkait larangan pengembangan rudal balistik, pemberian akses tak terbatas bagi IAEA atas seluruh fasilitas militer Iran serta agar kesepakatan yang akan dibuat nanti berlaku selamanya (saat ini hanya sampai 2030).
Jika AS menarik diri dari kesepakatan, tentu saja sanksi ekonomi terhadap Iran akan kembali dikenakan, sebaliknya Iran mengancam, juga akan keluar dan segera meneruskan program pengayaan uranium (untuk pembuatan senjata nuklir-red).
Sejumlah sumber di pihak AS sendiri dan Eropa agaknya skeptis, upaya untuk membujuk Trump akan membuahkan hasil , walau mereka masih terus mengupayakannya dalam waktu sepekan yang tersisa. Presiden Trump memberikan batas waktu bagi Iran, sebelum pihaknya memutuskan pada 12 Mei.
Hingga Sabtu kemarin, sejumlah narasumber di Gedung Putih menyebutkan, Trump masih menunjukkan isyarat kuat untuk keluar dari kesepakatan, walau tidak bisa diduga, ia akan berubah fikiran.
“Kami masih mencari formula yang bisa memenuhi harapan AS, tetapi tidak bertentangan dengan kesepakatan, “ ujar seorang diplomat senior Eropa.
Eropa untuk mengantisipasi kegagalan membujuk Trump, menyiapkan “Plan B” yakni tetap menahan Iran berada dalam kesepakatan dan meneruskan kerjasama ekonomi Eropa – Iran.
Hubungan ekonomi Eropa –Iran khususnya di bidang minyak dan energi meningkat hampir tiga setengah kalinya pada 2016 setahun pasca sanksi ekonomi dicabut (2015), menjadi 5,5 miliar Euro, sementara investasi di Iran juga meningkat menjadi 20 miliar Euro.
Sementara Menlu Iran, Mohammad Javad Zarif menegaskan, negaranya tidak akan merenegosiasikan kesepakatan 2015.
“Saya perjelas lagi. Kami tidak akan menyerahkan kedaulatan kami, tidak akan menegosiasikan atau menambah kesepakatan yang sudah dipatuhi secara tulus, “ ujarnya.
Iran agaknya bakal sulit menyepakati larangan pengembangan rudal balistik yang menjadi tulang punggung sistem pertahanannya mengingat pengalaman pahit enam tahun perang dengan Irak pada era ’80-an lalu.
Saat itu Iran tidak memiliki kapabilitas untuk membalas serangan udara Irak yang didukung koalisi negara-negara Barat termasuk AS.
Di pihak lain, Israel yang merupakan musuh bebuyutan Iran, tentu saja menginginkan agar seluruh fasilitas nuklir Iran dihancurkan karena dianggap jelas-jelas mengancam negerinya.
Israel melakukan inisiatif untuk menyerang pusat nuklir Irak di Osyrak, Irak pada Juni 1981 walau pun kondisinya berbeda dengan pusat pengembangan nuklir Iran yang terpencar lokasinya dan dilindungi sistem pertahanan udara yang relatif lebih kuat.
Loby-loby antara AS, mitra-mitranya dan Iran masih terus berlanjut, sementara RI, negara yang cinta damai, tentu berharap agar kesepakatan diteruskan demi terwujudnya ketertiban dunia. (AP/AFP/Reuters/NS)
