DI BALIK kisah sukses pembangunan ekonomi termasuk sarana dan prasarana fisik publik sejak kemerdekaan RI, 17 Agustus ‘45, kini sudah tiba saatnya untuk membangun demokrasi dan karakter bangsa lebih serius lagi.
Pembangunan jalan dalam tiga tahun terakhir ini (2015 – 2017) cukup masif dilakukan, yakni setidaknya 369 ruas jalan tol an 2.623 km jalan arteri baru termasuk di wilayah terpencil, terluar dan terdepan Indonesia.
Selama 32 tahun era Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto, total jalan tol yang dibangun baru sepanjangi 490 km, kemudian pada di era singkat Presiden BJ Habibie (Mei ‘98 hingga Oktober ‘99) 7,2 km, di era Presiden Abdurrahman Wahid, 5,5 km, era Presiden Megawati 34 Km dan di dua periode Presiden Susilo B Yudhoyono 212 km.
Prasarana yang dibangun di era Presiden Jokowi (sejak 2014) a.l. 27 pelabuhan baru untuk mewujudkan program tol laut guna melancarkan arus barang dan jasa di seluruh nusantara, 11 bandara baru dan 369 Km jaringan rel KA untuk menggiatkan pariwisata, angkutan barang dan manusia serta 12 waduk terutama untuk pertanian.
Penandatanganan Nota Pendahuluan (Head of Agreement – HoA) terkait divestasi 51 persen saham anak perusahaan tambang emas di Papua, PT Freeport-Mc. MoRan Inc., pengambilalihan blok Rokan, Sanga-Sanga dan Mahakam (seluruhnya pada 2018) menunjukkan keberhasilan pemerintah mengembalikan kedaulatan pengelolaan tambang yang dikuasai pihak asing selama beberapa dekade.
Walau kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dijadikan “peluru” oleh lawan-lawan politiknya, BPS mencatat,untuk pertama kalinya sejak 1999, angka kemiskinan di Indonesia menjadi satu digit (9,82 persen) walau jumlah penduduk miskin masih relatif cukup besar yakni 25,9 juta jiwa.
Di tengah kondisi regional dan global yang kurang menggembirakan, ekonomi Indonesia pada kuartal I 2018 tumbuh 5,17 persen atau naik dibandingkan 5,01 persen pada periode sama 2017, walau terjadinya lonjakan harga telur dan sembako sejak menjelang lebaran awal Juni lalu yang sempat dijadikan “bulan-bulanan” kritik politisi dari kelompok oposisi.
Layanan Kesehatan (JKN-KIS)
Di sektor kesehatan masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat, selama empat tahun dijalankannya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah menjangkau hampir 188 juta penduduk, sedangkan selebihnya diharapkan sudah tercakup pada 2019.
Di sisi lain, upaya memerangi praktek korupsi yang sudah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa dan musuh nomor satu negara dan bangsa masih jauh dari memuaskan tercermin dari masih ada saja politisi atau pimpinan daerah yang dicokok Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Terkuaknya kasus jual-beli fasilitas sel di Lapas Khusus napi koruptor Sukamiskin, Bandung beberapa waktu lalu dan upaya pelemahan KPK oleh sejumlah politisi dengan dalih untuk memperkuat lembaga antirasuah itu, menunjukkan betapa alotnya upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa di negeri ini.
Di balik kerja keras pembangunan sarana dan prasarana umum termasuk pengentasan kemiskinan dan pengambil alihan pengelolaan sumberdaya yang semula dikelola asing, indeks demokrasi Indonesia (IDI) selama sembilan tahun terakhir mengalami stagnasi.
BPS mencatat, walau ada perbaikan IDI 2017 dengan nilai 77,11 angka tersebut hanya sedikit bergeser ketimbang IDI 2016 yakni 70,09, IDI 2014 (73,04) dan IDI 2015 (72,82). Selain itu, dalam kurun sembilan tahun sejak IDI disusun pada 2009 nilai IDI berfluktuasi kendati terjadi perbaikan secara gradual.
Pada 2009, saat IDI betengger di 67,30, BPS membuat tiga kategori kondisi demokrasi yakni buruk (di bawah 60), sedang ( 60 – 80) dan baik (di atas 80), sehingga berarti, proses demokrasi Indonesia sejak 2007 hingga 2017 belum beranjak atau bisa dikatakan stagnan dari kategori sedang.
Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta Yonky Karman mengemukakan, demokrasi Indonesia di era digital saat ini terancam politik disruptif berbasis populisme yang merupakan sendi-sendi demokrasi yang rasional dan sehat.
Demokrasi, ujarnya, memberi ruang gerak bagi warga untuk memilih atas kehendaknya, namun menjadi tidak wajar, jika sentimen negatif dikapitalisasi dengan bantuan teknologi informasi, bukan untuk membongkar dusta atau kejahatan, tetapi membuat lawan politik terstigmatisasi dan menjadi obyek kebencian.
Elite yang berorientasi kekuasaan semata, menurut Yonky, pasti tidak peduli apakah rakyat terpenjara dalam fikiran-fikiran sempit dan kerdil, sebaliknya, jiwa mereka yang jernih melihat persoalan bangsa tidak akan membiarkan diri diadu domba satu sama lain.
“Pemimpin dituntut menjajikan gagasan-gagasan besar dan kongkret untuk menerobos kebuntuan ekonomi pembangunan dan membebaskan bangsa dari kemisknan dan korupsi, “ ujarnya.
Gerus nilai kebinekaan
Pada bagian lain Yonky menilai, kontestasi politik belakangan ini menggerus nilai-nilai kebinekaan demi tujuan politik praktis melalui politisasi agama, sehingga identitas bangsa seolah-olah terlupakan. “Fenomena ini menjadikan bangsa Indonesia terkotak-kotak dan apatis terhadap nasionalisme, “ ujarnya.
Akibatnya, nasionalisme hanya menjadi ritual saat peringatan hari kemerdekaan yang digelar di setiap kampung, kantor-kantor atau instansi, tetapi tidak membangkitkan hakikat semangat nasionalisme itu sendiri.
Mengutip pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir baru-baru ini, para aktor dan elite politik saat ini berpolitik tanpa bingkai etika, moral, keseimbangan, toleransi, penghargaan, keadaban dan jiwa kesatria.
Nilai agama, Pancasila dan kebudayaan hanya dijadikan narasi retorik yang diproduksi untuk membangun citra diri, namun minus aktualisasi.
Kehidupan saat ini, tutur Nashir, diwarnai paradoks dan pengingkaran nilai-nilai keutamaan yang diakui sebagai nilai luhur budaya bangsa, tercermin dari perilaku korup, hedonis dan konsumtif para elite dan masyarakat , sementara proses pembodohan terhadap publik, kecurangan dan pengaburan nilai-nilai makin merajalela di tengah usaha mencerahkan bangsa.
Indonesia saat ini sedang bersiap-siap menyambut helat demokrasi pemilihan legislatif dan pilpres pada 2019 yang hingar bingarnya sudah mulai terasa dan ditengah kecemasan publik akan dimunculkannya lagi politisasi agama dan politik identitas yang bisa memecah belah NKRI.
Siapa pun pasangan calon pemenangnya nanti, agaknya perlu melanjutkan revolusi mental secara total, jelas target perbaikan yang disasar serta melibatkan segenap level elemen bangsa, mulai dari kelompok tingkat akar rumput (RT-RW) sampai organisasi dan institusi tertinggi negara. Revolusi mental secara kongkret menyeluruh, tidak sekedar seremoni atau retorika.
Dirgahayu HUT Kemerdekaan RI ke73!
