RAMALLAH – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa Dewan Legislatif Palestina yang didominasi Hamas akan segera dibubarkan.
Dalam sebuah konferensi di kota Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, dikutip MEMO, Abbas mengumumkan bahwa dewan akan dibubarkan dengan cara hukum, tanpa memberikan secara rinci kapan pembubaran akan dilakukan, dimana kemungkinan langkah tersebut akan ditentang oleh Hamas.
Diketahui gerakan Hamas memegang sebagian besar kursi di dewan dibanding faksi Fatah. Dewan itu terganggu setelah pembagian administratif Palestina tahun 2007, ketika dua pemerintah Palestina yang bersaing muncul.
Dari 132 kursi dewan, 76 dipegang oleh Hamas, Fatah memiliki 43, dan sayap kiri dan independen memegang sisa 13.
Anggota Komite Pusat Fatah Dalal Salameh mengatakan kepada Anadolu Agency pada Mei bahwa Dewan Nasional Palestina (PNC), badan legislatif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sedang membahas mandat Dewan Pusat Palestina (PCC) untuk melaksanakan kekuasaan Dewan Legislatif.
Dewan Pusat adalah badan permanen PNC yang berafiliasi dengan PLO, badan legislatif perwakilan tertinggi rakyat Palestina, yang mencakup faksi Palestina, kecuali Hamas dan Jihad Islam.
Sebelumnya Hamas telah menyatakan penolakannya untuk membubarkan Dewan Legislatif Palestina, mengatakan Abbas tidak memiliki kekuatan untuk membubarkannya.
Undang-Undang Dasar Palestina mengatur penyelenggaraan pemilihan parlemen setiap empat tahun, tetapi pemilihan parlemen terakhir dilakukan pada 2006, lebih dari belasan tahun lalu.
Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diblokade tetap terpecah secara politik sejak 2007, ketika Hamas merebut kendali Gaza dari kelompok saingan Fatah setelah beberapa hari pertempuran jalanan berdarah.
Penangkapan Hamas atas Gaza pada 2007 mengakhiri pemerintahan persatuan yang berumur pendek yang didirikan setelah Hamas menyapu jajak pendapat legislatif Palestina 2006.
Sejak saat itu, Hamas telah mengendalikan penyeberangan perbatasan blokade.
Oktober ini, Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian rekonsiliasi bersejarah di Kairo yang bertujuan mengakhiri 10 tahun permusuhan.
Jika itu berlaku, perjanjian itu akan memungkinkan pemerintah Ramallah yang dipimpin oleh Fatah untuk memikul tanggung jawab politik dan administratif bagi Jalur Gaza.
