SELAIN persoalan gizi yang mengakibatkan tubuh kurus dan stunting (pendek), kasus-kasus obesitas (kelebihan berat) pada anak dan dewasa sering terlewatkan, padahal juga berisiko pada kesehatan dan membebani pemerintah akibat membengkaknya biaya kesehatan yang ditangani program BPJS.
Obesitas adalah penumpukan lemak dalam jumlah yang sangat banyak sehingga berakibat pada bertambahnya berat badan sampai berada diluar batas ideal.
Dari obesitas bisa muncul berbagai macam penyakit seperti stroke, diabetes tipe 2, jantung koroner, kanker payudara hingga kanker usus yang bisa berakibat fatal hingga membahayakan nyawa.
Lagipula, obesitas tidak hanya menimbulkan persoalan fisik saja, karena juga bisa berpengaruh buruk bagi kondisi psikologis penderitanya.
Kelebihan berat badan bisa membuat seseorang tidak PD, terlebih lagi bagi perempuan yang sudah waktunya menikah tetapi masih belum mempunyai calon.
Untuk mengetahui apakah seseorang mengalami obesitas dilakukan penghitungan IMT (Indeks Massa Tubuh) yakni berat tubuh dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter.
Misalnya seseorang dengan berat badan 66 kilogram dan tinggi badan 165 cm, diubah menjadi satuan meter sehingga 1,65 meter.
Cara perhitungannya = 66 : (1,65 x 1,65) = 24,2
Hasil perhitungan IMT:
• Di bawah 18,5 = kekurangan berat badan
• Antara 18,6 – 24,9 = normal
• Antara 25 – 29,9 = gejala obesitas
• Antara 30 – 39,9 = obesitas
• Di atas 40 = obesitas ekstrim
Kebijakan Pemerintah
Pemerintah agaknya harus menerapkan kebijakan untuk membuat masyarakat mengosumsi gizi secara seimbang dan aktif bergerak jika tidak ingin menanggung besarnya beban biaya kesehatan ke depannya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Bambang Brojonegoro dalam Peringatan Hari Gizi Nasional di Jakarta (25/1) mengemukakan, obesitas berisiko meningkatkan penyakit tidak menular sehingga perlu dilakukan pendekatan preventif.
Senada dengan Bambang, Ketua Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik Dep. Ilmu Kesehatan Anak FKUI- RSCM Jakarta Damayanti Rusli Syarif menyebutkan, obesitas bukan sekedar masalah kesehatan, tetapi juga gaya hidup dan minimnya pemahaman gizi masyarakat.
Menurut dia, tanpa intervensi menyeluruh, obesitas sulit diatasi dan pada gilirannya akan membebani negara.
“Bedanya, stunting cenderung berakibat pada kemampuan kognitif rendah, sedangkan obesitas berakibat kematian dini. Jika tidak diatasi bersama, Indonesia dikuasai penduduk stunting, “ ujarnya.
Walau pemerintah fokus pada masalah stunting, lanjutnya, obesitas tidak bisa diabaikan. Beban berat program BPJS kini yang menanggung biaya besar perawatan penyakit tidak menular, salah satunya akibat tidak terkendalinya kasus obesitas.
Negara Harus Hadir
Sementara Ketua Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Dosen Fak. Kesehatan Masyarakat UI Ede Surya Darmawan mengemukakan, negara harus hadir dan perannya dibutuhkan untuk menjaga pola diet warga yang sehat dan berimbang serta aktif bergerak.
Menurut dia, pemerintah perlu mengatur tegas jumlah asupan garam, gula atau lemak dalam makanan termasuk produk industri. “Memang aturannya sudah ada, tetapi penegakan aturannya lemah, “ tuturnya.
Selain merancang aktivitas gerak masyarakat dalam kebijakan termasuk mengamati perubahan perilaku bermain anak yang menimbulkan obesitas, menurut dia, pemerintah melalui sekolah-sekolah juga harus bisa memaksa anak beraktivitas fisik.
Murid agar didorong aktif di luar kelas dengan gerakan lari, lompat, loncat dan lempar (4L), karena jam pelajaran olahraga, hanya satu jam setiap minggu, sangatlah tidak memadai.
Sistem transportasi yang nyaman dan dapat memaksa orang berjalan kaki, penyediaan tempat bermain, dan tidak kalah pentingnya adalah mendorong politisi di pusat dan daerah agar paham tentang pencegahan dan risiko obesitas bagi kesehatan masyarakat.
Banyak “PR” yang harus dilakukan hanya untuk mengatasi obesitas.(Kompas/NS)
