PT POS Indonesia termasuk BUMN heibat. Di tengah gempuran teknologi informasi dan aplikasi, perusahaan plat merah jasa pengiriman surat itu masih bisa bertahan. Padahal usaha lain banyak yang kolaps, lalu merengek-rengek pada pemerintah. Kenapa Pos Indonesia bisa bertahan, karena terus berinovasi. Tapi lantaran sekedar bertahan, kesejahteraan pegawai bawahan tak memuaskan. Sejak Juni 2018 pegawai “bergolak” dan klimaksnya terjadi demo besar-besaran di kantor pusat Bandung. Malah mulai 1 Februari kemarin pegawai PT Pos Indonesia belum gajian.
Ini mungkin baru terjadi kali pertama di Indonesia. Demo pegawai langsung berdampak tidak terima gaji. Apa bagian urusan gaji ikut mogok bekerja? Tragis memang, gara-gara pegawai Pos Indonesia demo, berujung pula pada demo cacing-cacing di perut pegawai lantaran kelaparan. Orang Jawa menyebutnya: cacing kluruk.
Pos Indonesia adalah perusahaan warisan Belanda paling tua di Indonesia. Pertama kali didirikan pada 26 Agustus 1746 jaman Gubernur Jendral GW Baron Van Imhof. Era kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels membuat kemajuan berarti di dalam pelayanan pos saat dibangun jalan Daendels dari Anyer sampai Panarukan. Jalan sepanjang 1.000 km ini sangat membantu dalam mempercepat pengantaran surat-surat dan paket-paket antarkota di Pulau Jawa. Jalan yang dibuat dengan metode rodi (kerja paksa) ini dikenal dengan nama Groote Postweg (Jalan Raya Pos).
Pada tahun 1906, pos di Indonesia dinamakan Posts Telegraafend Telefoon Dienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT). Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, Jawatan PTT dikuasai oleh militer Jepang. Angkatan Muda PTT (AMPTT) mengambil alih kekuasaan Jawatan PTT tersebut dan kemudian secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 September 1945. Hari itu pun diperingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti Parpostel.
Sampai tahun 1960-an PTT dengan logo merpati itu sangat populer di kampung-kampung. Jaman itu belum ada internet, kecuali harnet (jaring sanggul) dan corned, sehingga para ABG yang sedang berpacaran sangat mengandalkan datangnya petugas pos yang disebut Pak Pos. Tapi karena petugas pos belum sebanyak sekarang, surat-surat itu hanya ditempatkan di kantor kecamatan. Nanti setiap petugas desa yang kebetulan ke kecamatan, sekalian membawanya pulang dan disampaikan pada yang bersangkutan.
Ayah penulis yang kebetulan aktivis di kelurahan meski bukan pamong desa, setiap hari Jumat habis salat Jumat sekalian mengambil surat-surat itu. Tapi anehnya, setiap surat yang dikirim kawula muda dari lelaki pada wanita atau sebaliknya, ditahan tak disampaikan. “Alah, isinya hanya orang pacaran ini! Buat apa…..” kata bapak seperti tak pernah muda saja.
Pernah bernama PN Postel dan PN Pos & Giro, sejak tahun 1995 perusahaan pos itu berganti nama menjadi PT Pos Indonesia. Jaringan posnya seluruh Indonesia tak kurang dari 4.000 cabang dengan pegawai sekitar 28.000. Pelayanan pun ditingkatkan, hari Minggu tetap buka untuk melayani kilat khusus yang dijamin sehari sampai tujuan.
Tapi seiring dengan perkembngan teknologi, sejak tahun 2000-an Pos Indonesia tersaing oleh internet dan HP. Kiriman dokumen berkurang, kartu Lebaran tak ada lagi. Semua bisa dikirim lewat email dan SMS. Sejak itu bisnis pos melesu, sehingga pernah merugi hingga Rp 606 miliar lebih. Jaringan Kantor Pos dikurangi, pos keliling juga makin terbatas.
Tapi PT Pos Indonesia termasuk hebat juga. Bila teknologi informasi dan aplikasi membuat banyak perusahan kolaps dan merengek-rengek minta perlindungan pemerintah, PT Pos Indonesia tidak cengeng. Dia menyiasati dengan banyak inovasi, sehingga Pos Indonesia kini tak hanya melayani jasa surat dan wesel, tapi juga melayani pembayaran PBB, rekening listrik dan telepon. Kirim wesel instant menjadi lebih cepat, hanya ditamban PIN dan NTP untuk penerima, dalam tempo 5 menit uang sudah bisa diterima.
Sayangnya kesejahteraan untuk pegawai di bawah benar-benar tak mencukupi, sehingga sejak pertengahan 2018 “bergolak”. Klimaksnya beberapa hari lalu ribuan pegawai Pos Indonesia demo. Sayangnya, penyelesaian bukan gaji dinaikkaan, tapi malah penundaan gaji. Mestinya tanggal 1 Februari, justru ditunda entah kapan. Tapi direksi tak merasa langgar aturan, selama ini gaji pegawai Pos Indonesia lebih dulu dibayarkan sebelum bekerja. (Cantrik Metaram).
