Turki Prihatin dengan Kematian Musisi Uighur yang Meninggal dalam Masa Tahanan

Ilustrasi polisi China periksa kartu identitas warga uighur/ Reuters

ANKARA – Kementerian luar negeri Turki mengecam kebijakan asimilasi sistematis pemerintah Cina terhadap warga Turki Uighur, dengan mengatakan perbuatan tersebut “sangat memalukan”.

Juru bicara kementerian luar negeri Hami Aksoy juga menyebutkan tentang kematian penyair dan musisi Uighur,  Abdurehim Heyit.

“Dalam lingkungan seperti itu, kami telah belajar dengan kesedihan yang mendalam bahwa penyair yang terhormat Abdurehim Heyit, yang dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena komposisinya, meninggal pada tahun kedua dari penahanannya,” katanya.

“Insiden tragis ini semakin memperkuat reaksi publik Turki terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Wilayah Xinjiang,” ujarnya, dikutip Anadolu.

Sementara Aksoy juga mengatakan, “Kebijakan asimilasi sistematis pemerintah Cina terhadap warga Turki Uighur adalah hal yang sangat memalukan bagi umat manusia.”

“Bukan lagi rahasia bahwa lebih dari satu juta orang Turki Uighur,  yang terkena penangkapan sewenang-wenang  menjadi sasaran penyiksaan dan pencucian otak politik di pusat-pusat konsentrasi dan penjara,” kata Aksoy.

“Uighur,  yang tidak ditahan di kamp-kamp,  juga berada di bawah tekanan besar. Warga asal Uighur kami yang tinggal di luar negeri tidak dapat mendengar kabar dari kerabat mereka yang tinggal di wilayah ini, ”tambahnya.

Turki mengundang pihak berwenang Tiongkok untuk menghormati hak asasi manusia Turki Uighur.

“Kami juga menyerukan kepada masyarakat internasional dan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Wilayah Xinjiang,” tambahnya.

Aksoy menyuarakan harapan Turki dari pemerintah Cina untuk mempertimbangkan reaksi orang-orang Turki atas pelanggaran HAM yang serius.

Wilayah Xinjiang China adalah tempat bagi sekitar 10 juta warga Uighur. Kelompok Muslim Turki, yang membentuk sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh otoritas China melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.

China meningkatkan batasannya di wilayah ini dalam dua tahun terakhir, melarang pria dari menumbuhkan janggut dan wanita dari mengenakan jilbab dan memperkenalkan apa yang banyak ahli lihat sebagai program pengawasan elektronik paling luas di dunia, menurut The Wall Street Journal.

 

Advertisement