JAKARTA, KBKNews.id – Sebelas sukarelawan sipil internasional dari konvoi kemanusiaan Global Sumud Land Convoy ditahan otoritas Libya. Sepuluh di antaranya mogok makan dan kondisinya memprihatinkan.
Mereka menolak makanan dan air selama empat hari berturut-turut sebagai bentuk protes atas penahanan yang dinilai tidak adil serta perlakuan buruk yang mereka terima, yang kini mulai berdampak pada penurunan drastis kondisi kesehatan beberapa sukarelawan.
Aksi penahanan yang dialami para aktivis ini tidak terjadi dalam satu waktu yang sama melainkan terbagi dalam dua peristiwa terpisah. Kasus pertama menimpa Mehdi Bouzguenda, seorang mahasiswa teknik berusia 24 tahun asal Tunisia, yang ditangkap sendirian pada 19 Mei lalu di dekat pos pemeriksaan perbatasan Tunisia-Libya saat berada dalam perjalanan pulang menuju negaranya.
Sementara itu, sepuluh anggota delegasi konvoi lainnya ditahan beberapa hari kemudian, tepatnya pada 24 Mei, di sebuah pos pemeriksaan yang terletak di dekat kota pantai Sirte.
Pihak penyelenggara konvoi menegaskan bahwa penahanan ini sama sekali bukan disebabkan oleh adanya pelanggaran hukum atau masalah keimigrasian. Delegasi tersebut memasuki wilayah tersebut dengan iktikad baik melalui proses dan jalur resmi yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh otoritas lokal setempat.
Oleh karena itu, narasi yang berkembang sengaja diarahkan untuk meluruskan bahwa mereka ditahan murni karena keputusan sepihak dari otoritas Libya yang memilih menyandera warga sipil tak bersenjata yang sedang menjalankan misi perdamaian.
Seperti dilansir dari keterangan resminya, Minggu (6/6/2026), misi utama dari Global Sumud Land Convoy ini pada dasarnya adalah misi kemanusiaan yang membawa bantuan logistik darurat berupa armada ambulans serta berbagai pasokan medis.
Bantuan-bantuan tersebut sedianya hendak disalurkan bagi masyarakat Palestina di Jalur Gaza yang saat ini masih berada di bawah blokade ketat. Penahanan para relawan ini dipandang erat kaitannya sebagai bentuk upaya sistematis untuk menjegal dan memblokir masuknya bantuan kemanusiaan internasional yang sangat dibutuhkan di zona konflik tersebut.
Para sukarelawan yang kini mendekam di balik jeruji besi bukanlah kelompok provokator, penyelundup, ataupun kelompok militan bersenjata. Mereka adalah warga sipil biasa dari berbagai latar belakang profesi profesional yang bergerak atas dasar solidaritas kemanusiaan.
Di antara mereka terdapat Achraf Khoja, seorang pakar pembangunan internasional yang pernah bekerja untuk badan PBB seperti UNICEF dan UNHCR, serta Lucas Ezequiel Aguilera, seorang dokter hewan berpengalaman asal Argentina yang mendedikasikan keahliannya untuk kondisi wilayah yang serba kekurangan.
Selain mereka, terdapat pula Maria Paula Giménez yang merupakan seorang psikolog ahli dalam intervensi krisis, Ana Margarida aktivis komunitas asal Portugal, Domenico Centrone seorang pembuat film dan pengajar universitas asal Italia, serta Dina Alberizia, seorang pensiunan guru TK berusia lanjut dari Trento yang mendedikasikan masa pensiunnya untuk membela hak anak-anak Gaza.
Delegasi ini juga diperkuat oleh Jenelle Jones, advokat pariwisata etis asal Amerika Serikat, Matías Álvarez, profesional pemasaran dari Uruguay, Laura Kwoczała-Alsubaihi, mahasiswi ilmu politik Polandia yang berpengalaman mendokumentasikan pelanggaran HAM, serta Alicia Armesto, seorang jurnalis senior asal Madrid yang bertekad menembus blokade informasi.
Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pada tanggal 2 Juni, para tahanan sempat dibawa ke hadapan Jaksa Agung di Benghazi. Namun bukannya dibebaskan, masa penahanan mereka justru diperpanjang dan mereka dipindahkan kembali ke Fasilitas Penahanan Imigrasi Ilegal. Pihak perwakilan keluarga dan penyelenggara mengecam keras perpanjangan masa tahanan tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah keputusan politik yang dibungkus dengan legitimasi hukum, mengingat hingga saat ini tidak ada tuntutan hukum resmi yang dijatuhkan kepada mereka.
Kondisi penahanan ini kian diperparah dengan tidak adanya akses konsuler yang konsisten dari kedutaan besar negara masing-masing serta dibatasinya komunikasi bebas antara para sukarelawan dengan anggota keluarga mereka di rumah.
Pihak keluarga menyatakan bahwa ketidakpastian situasi dan ketiadaan lini komunikasi langsung ini menjadi tekanan psikologis tersendiri yang memperpanjang penderitaan serta dampak buruk dari penahanan sewenang-wenang ini.
Saat ini, kampanye digital global dengan tagar #FreeTheSumud terus digelorakan untuk mendesak keterlibatan aktif dari kementerian luar negeri di berbagai negara. Desakan publik difokuskan terutama kepada pemerintah Tunisia, Argentina, Portugal, Italia, Amerika Serikat, Uruguay, Polandia, Spanyol, dan Kanada agar mereka segera mengambil tindakan diplomatik yang tegas.
Negara-negara tersebut dituntut untuk melayangkan tekanan publik kepada otoritas Libya guna menjamin perlindungan hukum, membuka akses konsuler penuh, dan mengamankan pembebasan segera bagi seluruh sukarelawan.
