YOGYAKARTA – Indonesia menjadi negara yang dipilih oleh PBB untuk mendorong investigasi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap kasus seperti Rohingya, paling tidak se-Asia Tenggara.
Hal tersebut diungkapkan drg. Imam Rulyawan, MARS., selaku Presiden SEAHUM (Southeast Asia Humanitarian Committee), sekaligus Direktur Utama Filantropi Dompet Dhuafa, dalam konferensi pers menjelang pembukaan pertemuan komite SEAHUM ketiga, pada Kamis (21/2/2019) malam.
“Selama ini, Rohingya benar-benar bergantung pada bantuan dari luar, terutama melalui lembaga dan aktivis kemanusiaan dalam komite ini,” terangnya, dilansir laman resmi Dompet Dhuafa.
Imam menambahkan nantinya pertemuan tahunan ketiga tersebut bertujuan untuk memperkuat solusi supaya menjadi kumpulan yang bermakna luas.
“Dukungan kepedulian terhadap kasus genosida seperti ini dirasa tidak merata seperti yang dilakukan negara Indonesia & Malaysia untuk Rohingya. Karena sebenarnya bukan semata-mata hal kesamaan agama. Namun harus terdorong lebih dasar lagi, yaitu hal kemanusiaan, agar semua dukungan sama rata dari negara lain di Asia,” tegasnya.
Salah satu partisipan SEAHUM, Aktivis Kemanusiaan asal Myanmar, Muhammad Na’eem, bercerita sekilas tentang kondisi terkini Rohingya. Ia menyuarakan bahwa, “Rohingya should be back volunteery, guarantee safely, and protect the dignity.’ (Rohingya seharusnya dapat kembali secara sukarela, dijamin keselamatannya, dan dilindungi martabatnya)”.
Ia juga berharap kepada PBB untuk lebih tegas terhadap nasib Rohingya. Agar dunia juga dapat mengatasi masalah genosida dimanapun, bukan hanya di Rohingya, agar tidak ada Rohingya yang lainnya.
