KEKUASAAN pada hakekatnya adalah amanah sehingga jika sudah tiba saatnya, rela atau tidak rela, harus dilepaskan, karena dengan cara apapun tidak bisa dipertahankan.
Hal itu agaknya yang dihadapi Presiden Sudan, Omar al-Bashir (75) yang memimpin negeri berpenduduk sekitar 40 juta di Afrika timur laut tersebut selama tiga dekade sejak 1989.
Diguncang gelombang aksi unjukrasa massa sejak Desember lalu, Bashir akhirnya lengser setelah rezim pemerintahannya diambil alih oleh pihak militer, Kamis (11/4).
Bashir sendiri didakwa oleh Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) Den Haag atas tuduhan melakukan genocida dalam pergolakan di wilayah Darfur, Sudan barat (2003 – 2011) yang menewaskan sekitar 300.000 orang. Perintah penangkapannya juga sudah diterbitkan.
Menhan Sudan Awad Mohammed Ahmed ibn Auf dalam pernyataannya mengatakan, Bashir ditahan ditempat aman, sementara Dewan Militer akan menjalankan pemerintah transisi selama dua tahun serta memberlakukan hukum darurat selama tiga bulan.
Ibn Auf juga mengumumkan pembubaran lembaga kepresidenan, dewan kabinet, dewan nasional, pemda dan perwakilan rakyat daerah dan berjanji akan menggelar pemilu yang bebas dan demokratis setelah berakhirnya pemerintah transisi serta menyusun konstitusi baru.
Sedangkan Pemimpin oposisi utama Partai Ummat Sudan, Sadiq al-Mahdi seperti dikutip Reuters dari TV Al-Hadath menyebutkan, Bashir dijaga ketat bersama sejumlah tokoh Iswanul Muslimin di Istana kepresidenan.
Krisis ekonomi
Sudan, negeri dengan luas daratan terbesar ke-10 dunia dan berpenduduk sekitar 42 juta jiwa, mayoritas Islam Suni, mengalami krisis ekonomi akibat embargo ekonomi oleh Amerika Serikat sejak 20 tahun lalu atas tuduhan terlibat dalam jaringan terorisme.
Sebagian sanksi embargo sudah dihentikan oleh AS, namun pemisahan diri Sudan Selatan yang kaya sumber minyak pada 2011 juga ikut memperburuk perekonomian Sudan.
Aksi unjukrasa diperkirakan akan terus berlanjut mengingat organisasi yang memrakasai gerakan mereka, Asosiasi Profesional Sudan (SP) meminta rakyat menolak rezim militer baru hingga terbentuknya pemerintah sipil.
Kabar terakhir menyebutkan, militer didukung kendaraan-kendaraan lapis baja tampak mengepung istana kepresidenan di Khartoum yang terletak di tepi Sungai Nil dan aksi “pembersihan” terhadap anasir-anasir rezim Bashir terus berlangsung.
Pergantian rezim biasanya diikuti masuknya orang-orang yang sesuai dengan selera dan keinginan rezim baru. (Reuters/AP/AFP/ns)
