PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak mengundurkan gencatan senjata dengan Iran, namun tetap memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz.
“Saya telah memerintahkan militer untuk melanjutkan blokade,” ujar Trump dalam unggahan di media sosialnya, dikutip dari BBC, Selasa (22/4).
Ia juga menegaskan, militer AS tetap dalam kondisi siaga penuh meski gencatan senjata sedang berlangsung dan menambahkan, jeda konflik akan terus diperpanjang hingga Iran mengajukan proposal dan perundingan mencapai kesepakatan.
“Dalam hal lain, tetap siap dan mampu, serta akan memperpanjang gencatan senjata hingga proposal mereka diajukan dan pembicaraan dituntaskan, bagaimanapun caranya,” lanjutnya.
Sementara itu, Komando Pusat AS (Centcom) mengeklaim, blokade AS sejak Senin (13/4) pukul 10.00 waktu Washington DC telah membuat puluhan kapal berbalik arah atau kembali ke pelabuhan Iran.
“AS telah mengarahkan 28 kapal untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan,” tulis CENTCOM melalui akun X resminya. Ketegangan pun sempat meningkat ketika untuk pertama kalinya AS dilaporkan mencegat sekaligus menyita kapal kargo berbendera Iran, Minggu (19/4) lalu.
Menurut klaim AS, kapal tersebut berupaya menembus jalur yang telah diblokade. Trump awal pekan ini menyebut kapal perusak berpeluru kendali AL AS, USS Spruance, mencegat kapal Iran MS Touska di Teluk Oman.
“Kapal kami telah memberikan peringatan yang layak untuk berhenti. Awak Iran menolak, sehingga kapal kami menghentikan mereka dengan melubangi ruang mesin,” tulis Trump di Truth Social.
Di sisi lain, Iran mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pembajakan serta pelanggaran terhadap gencatan senjata.
Presiden Trump sebelumnya juga menegaskan bahwa blokade tidak akan dicabut sebelum tercapai kesepakatan dengan Iran. “Blokade benar-benar menghancurkan Iran,” klaimnya.
Trump menambahkan, tambahan perpanjangan gencatan senjata juga berpotensi membuka jalur negosiasi informal antara kedua belah pihak.
“Blokade juga bisa berkembang menjadi fase stabilisasi yang lebih panjang, bahkan mungkin menghasilkan kesepakatan bertahap terkait perilaku maritim atau mekanisme peredaan konflik,” kata Trump namun ia mengingatkan, jika perundingan kembali buntu, konsekuensinya bisa lebih besar.
“Jika negosiasi macet, kegagalannya akan lebih tajam karena kedua pihak telah menggunakan waktu tambahan ini untuk mengatur ulang posisi militer dan politik mereka,” ujarnya.
Ia juga menilai peran Pakistan sebagai mediator kini semakin krusial, meski di saat yang sama tekanan terhadap Islamabad ikut meningkat.
Di sisi lain, Iran juga mempertahankan penutupan Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan minyak global, yang telah ditutup hampir dua bulan sejak konflik pecah pada 28 Februari 2026.
Wapres AS urung ke Pakistan
Sementara itu keberangkatan Wapres AS JD Vance ke Pakistan dibatalkan. Sejatinya, Vance yang mempimpin delegasi AS dalam perundingan putaran ke-2 setelah ia juga memimpin delegasi pada perundingan pertama di Islamabad, Sabtu (18/4)
Perundingan pertama yang berlangsung marathon selama 21 jam gagal membuahkan kesepakatan atas 10 poin yang diajukan Iran dan 15 poin dari AS.
Seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa kunjungan tersebut tidak jadi dilakukan, dan pembaruan terkait pertemuan tatap muka akan diumumkan kemudian.
Sebelumnya, dua pejabat regional mengatakan kepada Associated Press bahwa AS dan Iran memberi sinyal akan melanjutkan negosiasi.
Mediator dari Pakistan disebut telah menerima konfirmasi bahwa Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf akan memimpin delegasi masing-masing.
Namun hingga Selasa malam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menyebut belum ada keputusan final dari pihaknya.
Ia mengatakan ketidakpastian itu dipicu oleh pernyataan yang saling bertentangan serta tindakan yang dinilai tidak dapat diterima dari AS, termasuk blokade terhadap pelabuhan Iran.
Perdamaian agaknya masih “jauh panggang dari api” karena kdua belah pihak masih menghitung-hitung untung ruginya, baik dari sisi militer, politik, dalam dan luar negeri serta opini media internasional.
(BBC/kompas.com/ns)
