BANGSA Indonesia sedang harap-harap cemas berada di penghujung penantian pengumuman resmi hasil Pemilu 2019 terutama mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden, Rabu 22 Mei.
Selain presiden dan wapres untuk periode 2019 – 2024, pemilu serentak 2019 juga memilih 560 anggota DPR-RI, 136 anggota DPD dan 19.817 anggota DPRD dari masing-masing 34 pemprov dan 416 pemkab dan pemerintah kota.
Tensi politik terus memanas sejak dimulainya kampanye Pemilu 2019 pada 23 Sep. 2018 hingga 13 April 2019 diwarnai kampanye yang sering tidak mendidik, menebar ujaran kebencian, isu SARA, hoaks atau lontaran asal “bunyi”, bahkan membabi-buta membela paslonnya.
Usai, hari “H” pemungutan suara, 17 April, alih-alih mereda, suhu politik malah terus memanas lagi, karena paslon Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menganggap telah terjadi kecuragan secara terstruktur, sistematik dan masif (TSM) dalam penghitungan suara.
Prabowo, didukung mitra koalisi, terutama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais cs. pun langsung mendeklarasikan kemenangan dengan peroleh 62 persen suara, kemudian direvisi menjadi 54 persen melalui penghitungan cepat yang dilakukan oleh tim survei internal mereka.
Seruan dan narasi untuk menolak hasil penghitungan suara KPU yang dianggap penuh kecurangan ke Mahkamah Konstitusi sesuai peraturan terus dikobarkan oleh paslon Prabowo-Uno.
Rencana turun ke jalan, menggelar aksi people power untuk menolak penghitungan suara oleh KPU pada hari “H” pengumuman resmi perhitungan suara pada 22 Mei, masih belum berubah walau sejumlah mitra koalisi, bahkan cawapres Uno juga sudah mengakui, tidak terjadi kecurangan secara TSM jalannya penghitungan suara.
Sebaliknya paslon Joko Widodo – Ma’ruf Amin berdasarkan hasil perhitungan cepat sejumlah pensurvei terdaftar, memenangi pilpres dengan kisaran perolehan 54 – 56 persen suara, sedangkan lawannya antara 44 hingga 46 persen.
Jokowi-Amin 55,61 persen
Sampai (20/5) berdasarkan hasil perhitungan sistem penghitungan (situng) manual bertahap oleh KPU mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional, paslon Jokowi-Amin unggul dengan 55,61 persen suara dan paslon Prabowo-Uno dengan 44,39 persen suara. Perhitungan suara sudah mencapai 90,88 persen.
Yang rada aneh, paslon Prabowo-Uno yang ngotot menganggap hasil pengumpulan suara pilpres penuh kecurangan, bisa menerima hasil perolehan suara hasil pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/kota.
Ancaman teror pada 22 Mei bukan ilusi atau mengada-ada, karena terbukti Densus 88 Antiteror Polri telah berhasil meringkus 29 terduga teroris sepanjang Mei 2019 saja.
Peringatan bagi warganya dikeluarkan oleh kedutaan-kedutaan di Jakarta termasuk kedubes AS untuk melakukan perjalanan di wilayah Indonesia menjelang 22 Mei, sementara TNI dan Polri juga terus mengimbau warga luar kota tidak berbondong-bondong ke Jakarta.
Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal (17/5) lalu menyebutkan, 29 terduga
teroris tersebut yang berhasil dicokok di sejumlah tempat terpisah yakni di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara terdiri dari dua kelompok besar.
Mereka, lanjut Iqbal, jelas-jelas menjadikan rencana aksi yang diserukan oleh pihak pendukung paslon capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 22 Mei untuk mendeligitimasi Pemilu 2019 sebagai targetnya.
Sebanyak 18 orang yang pertama ditangkap di Bekasi, Jabar pekan lalu terlibat pembuatan bom rakitan, baik yang bisa dipantik dari jauh dan yang dilemparkan di tengah kerumunan massa maupun senjata tajam yang disiapkan untuk aksi-aksi mereka.
Sementara 11 tersangka lainnya yan dibekuk di Jateng dan Jatim, terkait jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang pernah bergabung dengan NIIS di Suriah untuk belajar membuat bom di kamp kelompok tersebut di kam Aleppo.
TNI dan Polri yang disiagakan di gedung KPU Jakarta Pusat pada 22 Mei nanti dan menurut Kabidpenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedy Prasetyo (19/5), polisi hanya dibekali tameng, gas air mata dan kanon air, tidak menggunakan senjata api dan peluru tajam.
“Jadi bila ada yang menggunakan senjata tajam, patut diduga serangan teror, “ ujarnya.
Rakyat hanya berharap agar segenap elite dan pemangku kepentingan bangsa kembali ke konstitusi untuk menyelesaikan persoalan Pilpres 2019 dan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.
