
HAMPIR seluruh responden (95,8 persen) sepakat, Pancasila adalah ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia, namun cukup banyak diantara mereka yang masih ragu, apakah pengamalan dan penghayatannya sudah terwujud.
Sebaliknya, hanya 2,7 persen responden yang menyatakan tidak setuju menilai bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia dan 1,5 persen menjawab tidak tahu.
Hal itu terungkap dari hasil pengumpulan pendapat Litbang Kompas (Kompas,3/6) per telpon diikuti oleh 649 responden minimal berusia 17 tahun di 17 kota besar pada 22 dan 23 Mei lalu.
Lebih separuh responden (58,2 persen) menganggap nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, namun 38,7 persen responden justeru menjawab, sudah ditinggalkan, sedangkan 3,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Salah satu indikasi keraguan terhadap penghayatan Pancasila ialah persepsi responden atas memudarnya semangat toleransi sosial dan politik di tengah masyarakat belakangan ini.
Sebanyak 51,1 persen responden menganggap toleransi di kehidupan politik akhir-akhir ini semakin lemah, hanya 24 persen responden yang menilai makin kuat, 18,4 persen menjawab sama saja dan sisanya 6,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Melemahnya toleransi dalam kehidupan berpolitik terjadi seiring lahirnya gerakan-gerakan berbasis primordialisme bercirikan pemikiran dan garis perjuangan ekslusif di era transisi politik Orde Baru ke era Reformasi yang akomodatif terhadap beragam pandangan.
Selanjutnya, lebih separuh responden (54,4 persen) khawatir terhadap adanya kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, 23,9 persen malah sangat khawatir, sedangkan 19,4 persen tidak khawatir dan 2,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Mayoritas responden (84,3 persen) menilai penting keberadaan Badan Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila (BNPIP), 9,2 persen menilai tidak penting dan 6,5 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Persoalannya, walau hanya sedikit yang menghendaki ideologi selain Pancasila, mereka sangat militan, bersuara lantang dan tidak segan-segan mengumbar narasi bernuansa SARA, menyebar hoaks, fitnah dan kebohongan sehingga bisa mempengaruhi atau memprovokasi “silent majority”
Untuk itu, membangun ketahanan bangsa dengan meningkatkan literasi publik terhadap persoalan hukum dan politik harus terus dilakukan, jika tidak, mereka bakal gampang dihasut atau termakan provokasi politisi busuk.




