RAKHINE – Myanmar telah memutus layanan Internet di negara bagian Rakhine, ketika pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak etnis Buddha meningkat selama beberapa bulan terakhir.
Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengarahkan semua penyedia layanan seluler untuk sementara waktu memblokir akses Internet di delapan kota kecil di negara bagian Rakhine utara dan satu di negara bagian Chin yang berdekatan, dengan larangan itu diberlakukan mulai Kamis (21/6/2019) malam.
Sekretaris tetap Kementerian Soe Thein mengatakan alasan utama penutupan Internet adalah untuk mencegah layanan dari “penyalahgunaan” oleh kelompok pemberontak Arakan Army (AA), kelompok etnis yang mayoritas beragama Budha memperebutkan otonomi yang lebih besar di wilayah tersebut.
Pemerintah Myanmar menuduh kelompok pemberontak itu mempromosikan propaganda dan informasi yang salah secara online.
“Larangan itu untuk menjaga stabilitas dan hukum dan ketertiban di daerah-daerah ini,” kata Soe Thein kepada Anadolu Agency melalui telepon.
Menurut dia, larangan itu sesuai dengan pasal 77 UU Telekomunikasi Myanmar yang memberikan kementerian, dengan persetujuan pemerintah pusat, untuk “sementara menangguhkan layanan ketika situasi menjamin manfaatnya bagi orang-orang”.
“Namun, itu tidak termasuk layanan suara dan SMS,” katanya, sambil menolak untuk mengomentari kapan larangan akan dicabut.
Khin Saw Wei, seorang anggota parlemen regional, menyuarakan keprihatinan atas larangan itu, dan mengatakan hal itu mengingatkannya pada taktik mantan rezim militer untuk menindak etnis minoritas di masa lalu.
“Kami telah melihat betapa brutalnya tindakan militer terhadap pemberontak etnis dan minoritas lainnya di masa lalu. Jadi ini situasi yang mengkhawatirkan, ”katanya melalui telepon, Jumat.
Dia meminta pemerintah untuk segera mencabut larangan itu sehingga orang punya hak untuk informasi tentang bentrokan di daerah ini.
“Ini akan mempengaruhi semua sektor termasuk bisnis dan kehidupan sosial,” katanya.
