JENEWA – Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan melakukan penyelidikan terhadap pembunuhan massal oleh kepolisian Filipina dalam upaya memerangi narkoba.
Sejak kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, pemerintah Filipina mencatat sekitar 6.600 orang telah terbunuh oleh polisi dalam tembak-menembak dengan tersangka pengedar narkoba sejak ia terpilih pada 2016. Namun, aktivis mengatakan korban tewas mencapai 27 ribu orang.
“Ini bukan hanya sebuah langkah membayar keadilan bagi ribuan keluarga korban pembunuhan di luar proses hukum di Filipina, tetapi juga pesan yang kami kirim bersama kepada mereka yang memuji Presiden Duterte,” kata Ellecer “Budit” Carlos dari kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Manila iDefend, sebagaimana dilansir Reuters.
Dia menambahkan jika perang melawan narkoba yang disebut pemerintahan Duterte palsu.
Sebelumnya aktivis Filipina juga mengatakan puluhan ribu orang terbunuh ketika polisi meneror masyarakat miskin, menggunakan daftar pengawasan obat terlarang untuk mengidentifikasi pengguna yang dicurigai atau pedagang.
