RI di usia ke-74, sudah lumayan maju dalam pembangunan sarana dan prasarana umum, walau jika saja dana pembangunan tidak bocor akibat dikorupsi di sana-sini, tentu hasil capaiannya jauh lebih tinggi lagi.
Tidak ingin kehilangan momen sekejap pun, Presiden Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya (2014 – 2019) berpacu dengan waktu merampungkan berbagai proyek pembangunan, mengejar kelambanan yang terjadi di era-era pendahulunya.
Sebut saja, pada lima tahun terakhir ini dibangun ruas jalan sepanjang 4.119 Km, jalan toll 1.852 Km, 51-ribu meter lebih bentang jembatan, belasan bandara dan pelabuhan termasuk di wilayah terpencil serta 55 waduk untuk menciptakan ‘multiplier effects’ pertumbuhan ekonomi.
Penyamaan harga premium di beberapa wilayah terisolasi (Feb. lalu) termasuk Puncak Papua yang tadinya sampai Rp100 ribu/liter akibat buruknya akses transportasi menjadi sama dengan di P. Jawa, Rp.6.450 juga salah satu prestasi Jokowi yang tak bisa dinafikan lawan-lawannya.
Banyak lagi karya Jokowi, termasuk proyek “toll langit” Palapa Ring dan pembangunan prasarana telekomunikasi demi pemerataan akses internet terutama untuk program pendidikan, juga pengambilalihan saham PT Freeport yang sebelumnya mustahil dilakukan.
Namun pasca HUT ke-74 kemerdekaan RI, seabrek “PR” juga menanti a.l. di bidang hukum, termasuk membentuk aparat yang jujur, adil dan berwibawa, pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan narkoba, menangkal wacana menggantikan Pancasila, radikalisme dan juga terorisme.
Khusus mengenai pemberantasan korupsi, penguatan KPK, begitu pula wacana hukuman mati juga adalah keniscayaan karena ternyata pelaku rasuah tidak jera-jeranya, tercermin dari jumlah yang terkena OTT.
Sejak KPK berdiri 2002, sudah 104 kepala daerah tercokok kasus rasuah dan kemudian dibui. Pada 2018 saja ada 29 orang, dan jumlahnya terus bertambah hingga hari ini. Tidak kalah miris, 254 anggota DPR dan DPRD juga ikut terjerat pusaran korupsi.
Dari kalangan birokrasi, sejak 2004 sampai 2017 tercatat 175 pejabat Eselon I sampai III yang terlibat pusaran rasuah, 25 kepala lembaga dan kementerian serta 17 hakim, bahkan Ketua MK Akil Mochtar dan Hakim Agung Patrialis Akbar masuk barisan koruptor.
Penyalahgunaan narkoba sebagai pencabut nyawa juga sudah sangat mencemaskan mengingat diperkirakan ada 3,5 juta pengguna barang haram itu, satu juta diantaranya dikategorikan sebagai pecandu, dan setiap tahun sekitar 12.000 orang meregang nyawa.
Karakter bangsa
Sebelumnya pada HUT ke-58 Pramuka (14/8), Presiden menekankan pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter sehingga dari rahim Pramuka lahir pemuda yang toleran, penolong, cinta tanah air, berani serta siap mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD ’45.
Pembentukan karakter memang perlu ditekankan mengingat masih terjadinya tawuran antarsiswa sekolah – perilaku menyimpang yang cuma ada di negeri ini – juga untuk mencegah ujaran kebencian, fitnah dan hoaks yang juga sering dicontohkan para elite meraih kekuasaan.
Hanya individu-individu yang cerdas, terbuka, jujur, menghargai orang lain dan memiliki nalar dan akal sehat yang bakal mampu mengantarkan RI tampil sebagai pemenang di era persaingan global yang semakin ketat.
Manusia-manusia yang berfikir jernih, terbuka dan toleran terhadap perbedaan namun memiliki adab dan wawasan kebangsaan serta berorientasi pada kemajuan diharapkan akan meningkatkan citra dan juga daya saing Indonesia ke depannya.
Sebaliknya, individu termasuk elite pengecut, tidak bernalar dan memiliki asal sehat, gemar lempar batu sembunyi tangan dan hanya bermodal ujaran kebencian, hoaks dan fitnah serta berlindung di balik agama, selain merusak citra, juga menghambat langkah Indonesia menyongsong Revolusi Industri 4.0.
Tidak mudah, mulai dari rumah, lembaga pendidikan, keteladanan para elite dan juga tatanan masyarakat harus dikondisikan untuk dijadikan kawah candradimuka bagi pembentukan karakter bangsa.
Mungkin semua hanya bisa dilakukan melalui Revolusi Mental, total, bukan sekedar seremoni, apalagi basa-basi.
