KESEMPATAN sama yang disediakan demokrasi bagi setiap orang untuk mengutarakan pendapatnya justeru membuka peluang dibajak oleh kelompok esktrim tertentu demi kepentingan politiknya.
Pandangan itu disampaikan Sekretaris Lembaga Kajian Pengembangan SDM PB NU, Marzuki Wahid pada acara temu kumpul (Gathering Festival) bertemakan “Inovasi, Demokrasi dan Dialog Publik” yang digelar di Stockholm, Swedia (12/9).
Faktanya, pemerintah kadang-kadang tampak gamang merespons aksi-aksi kelompok tertentu yang mengusung politik identitas, politisasi agama atau isu-isu bernuansa SARA yang sangat sensitif di tengah keberagaman penduduk Indonesia.
Lebih celaka lagi, jika kelompok bermodal kuat ada di belakang layar, menjadi proksi, perpanjangan tangan, atau ikut menunggangi atau menyuarakan kelompok ekstrim, padahal bisa jadi ideologi mereka saling berbeda.
Hubungan transaksional demi kepentingan sesaat atau jangka amat pendek untuk saling tunggang-menunggangi atau simbiose mutualistis sering dibangun, walau sering berakhir dengan putus kongsi setelah tujuan masing-masing tercapai atau dipastikan gagal.
Isu SARA yang dimainkan dalam Pilkada DKI Jakarta, 2017 lalu, Pilpres 2019 dan juga isu pelecehan, persekusi dan penistaan terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya baru-baru ini nyaris memicu konflik yang bisa mendorong RI menuju tubir jurang disintegrasi.
Ancaman Demokrasi lainnya
Ancaman lain terhadap demokrasi adalah keengganan publik terlibat langsung dalam proses Demokrasi, karena sebelumnya merasa tidak pernah diajak dalam pembuatan proses kebijakan.
Contohnya, terjadi kesenjangan tingkat partisipasi pemilih di Swedia lintas kelompok sosial ekonomi. Partisipasi pemilih pada Pemilu lalu mencapai 87 persen yakni 90 persen dari kalangan kelompok mapan, sebaliknya hanya 40 sampai 50 persen partisipasi warga miskin.
Sejumlah insisiatif pun diciptakan a.l. melalui Asosiasi Pemda dan Kawasan (SALAR) dengan mengajak publik berdialog dan ikut merancang kebijakan dalam proyek-proyek sederhana, misalnya pembangunan taman atau perumahan sekitar hunian mereka.
Pelibatan sebanyak mungkin warga dalam membangun komunitas mereka sendiri dengan ikut serta merencanakan proyek-proyek yang berdampak bagi kehidupan mereka, kata Nordh Anders dari SALAR, adalah tujuan Demokrasi.
Sementara Dubes Swedia untuk Demokrasi, Lena Posner-Korosi menilai, tidak hanya di negerinya, demokrasi menghadapi tantangan yang tidak mudah menghadapi menguatnya kekuatan ekstrim kanan maupun kiri.
Lena menilai, munculnya aktor-aktor anti demokrasi tercermin dari sikap mereka terhadap kelompok minoritas adalah ancaman terhadap demokrasi. (Kompas/ns)
