CIVITAS Academica di sejumlah kampus yang selama ini menjauh dari hingar-bingar belantika politik mulai cawe-cawe menyuarakan kecemasan mereka terhadap proses jalannya pemilu serentak 2024.
Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof. Harkristuti Harkrisnowo dalam pesan kebangsaan bertemakan: “ Genderang UI Bertalu Kembali”, di kampus Depok, Jumat (2/2) mengajak warga dan segenap alumni UI segera merapatkan barisan untuk menentang segala bentuk penindasan kebebasan memilih dan berekspresi.
Menurut dia, para guru besar UI terpanggil untuk “menabuh genderang ”, guna membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi di negeri ini yang (sudah) terkoyak.
“Negeri ini tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan di tengah perebutan kekuasaan, nihil etika dan tergerusnya keluhuran budaya serta kesejatian bangsa, “ serunya.
Harkristuti yang didampingi sejumlah guru besar UI lengkap dengan jubah dan toga menyatakan, pihaknya menuntut agar hak pilih rakyat dalam pemilu diberikan tanpa intimidasi dan ketakutan.
Mereka juga menekankan agar pemilu terbebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon presiden dan wapres dan menyerukan pada seluruh perguruan tinggi untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Sebelumnya, sejumlah civitas academica Universitas Gajah Mada (UGM) termasuk guru-guru besar menyampaikan “Petisi Bulaksumur” di Balairung UGM, Rabu (31/1) memuat kritikan terhadap pemerintah dan kepemimpinan Presiden Jokowi yang cenderung berpihak pada salah satu paslon.
Dalam petisi yang dibacakan oleh Prof. Koencoro itu, a.l disebutkan, mereka menyesalkan tindakan menyimpang yang dilakukan pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Mereka, lanjut Koencoro, mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional belakangan ini dan menyampaikan keprihatinan mendalam atas perilaku sejumlah penyelenggara negara yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.
Disebutkan a.l. pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi yang berujung pemecatan ketuanya Anwar Usman, adik ipar Jokowi dan pamannya Gibran Rakabuming Raka, karena mengabulkan gugatan tentang syarat batas usia minimal capres dan cawapres sehingga melicinkan jalan bagi putra presiden itu mencalonkan diri sebagai cawapres No. Urut 2, mendampingi capres Prabowo Subianto.
Tujuh Perguruan Tinggi
Paling tidak, civitas academica dari tujuh perguruan tinggi yakni UI, UGM, Universitas Islam Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Pajajaran, Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Andalas yang menyampaikan deklarasi, petisi atau manifesto politik memuat kecaman terhadap pemerintah atas terjadinya penyimpangan dari konsitusi.
Walau tidak resmi mewakili institusi perguruan tinggi masing-masing bahkan ada yang mengaku ditentang atau diintimidasi oleh kalangan internal, gerakan mereka mirip dengan aksi-aksi mahasiswa menjelang runtuhnya rezim Orde Lama pasca peristiwa G30S PKI 1965.
Jika komunitas kampus selama ini bergeming dan seolah hidup di menara gading, menjauh dari panggung politik, turun gunungnya mereka pekan ini bisa menjadi bola salju raksasa yang terus menggelinding bersama massa.
Sebelumnya 100 tokoh bangsa juga ikut cawe-cawe menyampaikan petisi, mendesak MPR dan DPR memakzulkan Presiden Jokowi yang dianggap melakukan pelanggaran konstitusi, bahkan muncul isu, belasan menterinya akan mengundurkan diri walau sejauh ini tidak terbukti, baru Menkopolhukam Prof. Mahfud MD yang mencalonkan diri sebagai cawapres No. urut 3 mendampingi capres Ganjar Pranowo.
Hal Biasa
Sementara, Presiden Jokowi saat dimintai tanggapannya terkait petisi-petisi yang disampaikan kalangan kampus, secara singkat hanya mengatakan, hal itu biasa dalam kehidupan berdemokrasi.
“Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara , berpendapat, silahkan, “ ujarnya.
Respons normatif yang dilontarkan presiden menuai ragam reaksi dan ada yang mengingatkan, gelombang aksi lebih besar bakal muncul jika pemerintah tidak serius menyikapi petisi-petisi yang dilontarkan komunitas kampus.
Kurang dari dua pekan lagi menjelang hari “H” pemungutan suara, pemberitaan medsos mau pun media arus utama masih diramaikan isu terkait netralitas presiden dan pejabat serta aparat pemerintah dan penyaluran bansos yang dianggap dimanfaatkan untuk mendongkrak elektoral kelompok mereka.
Para kandidat, tim sukses dan pendukung paslon capres dan cawapres, baik melalui media mau pun kampanye terbuka, saling sindir dan hujat, sering mengenakan “kacamata kuda”, merasa pihaknya lah yang paling benar dan paling pantas memenangkan pemilu.
Yuk kita kawal dan awasi agar pemilu berlangsung jurdil, transparan, bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang serta praktek money politics dan semoga yang terpilih, amanah dan mampu membawa bangsa ini ke kehidupan lebih baik, dan last but not least, terhindar dari perpecahan dan konflik.
