Afghanistan Nyaris Kolaps

Pemerintah Afghanistan di bawah Taliban yang berkuasa sejak medio Agustus tahun lalu terancam kolaps karena tidak jalannya sistem perbankan dan minimnya pengakuan int'l yang memicu keterpurukan ekonomi dan ancaman kelaparan bagi 23 juta penduduknya.

MENJALANKAN atau mempertahankan kekuasaan terkadang jauh lebih sulit ketimbang merebut atau mengambil alih kekuasaan dari tangan atau pihak lain.

Itu agaknya yang dialami rezim Taliban setelah menang gilang-gemilang merebut ibukota, Kabul, medio Agustus tahun lalu seiring dengan penarikan seluruh pasukan AS yang ditempatkan di negara itu sejak 2001.

Kejatuhan Kabul ke tangan Taliban, sudah diperkirakan oleh intelijen  AS,  cuma tidak disangka secepat itu. Pasukan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani berkekuatan 300.000 personil diharapkan paling tidak bisa bertahan sekitar tiga bulan lagi.

Namun kondisi di lapangan lain lagi, tanpa dukungan pasukan AS dan koalisinya, tentara regular Afghanistan bagai “anak ayam kehilangan induk”, apalagi pucuk pimpinan mereka, Presiden Ashraf Ghani sudah lebih dulu menyelamatkan diri ke luar negeri.

Kejatuhan Kabul juga menyiratkan tragedi kemanusiaan, tampak di tayangan TV, ribuan warga yang trauma atas pengekangan dan kebrutalan rezim Taliban saat lima tahun berkuasa (1996 – 2001) berusaha meninggalkan negerinya.

Belasan warga menregang nyawa, jatuh terhempas ke bumi saat memaksa menaiki pesawat angkut berat C-17 Globemaster milik AU AS dengan bergelantungan di luar badan pesawat yang tinggal landas.

Pada awalnya hanya didukung 10 negara a.l. Rusia, China, India, Pakistan dan Iran serta sejumlah negara bekas sempalan Soviet di Asia Tengah, sementara sebagian asset-asetnya dibekukan di luar negeri, pemerintahan baru Taliban mengalami kesulitan ekonomi.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengingatkan, sistem moneter pemerintah Afghanistan bakal  ambruk dalam beberapa bulan ke depan.

Penyebabnya, karena mayoritas orang atau perusahaan tidak mampu  membayar kembali pinjaman, suku bunga deposito rendah dan krisis llikuiditas uang tunai sehingga perekonomian negara itu terjun bebas setelah dukungan Lembaga bantuan int’l distop pasca kemenangan Taliban pada 15 Agustus 2021.

Situasi ini memberikan tekanan besar pada sistem perbankan yang menetapkan batas penarikan mingguan untuk menahan agar krisis likuiditas tidak makin memburuk.

Sistem Perbankan Parah

“Masalah ini harus diselesaikan dengan cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi yang terbatas dan mencegah sistem perbankan  runtuh,” kata UNDP dalam laporannya.

Kepala UNDP Afghanistan, Abdallah al Dardari, mengatakan kepada Reuters bahwa dia sedang mencari cara agar mereka dapat mendukung sistem perbankan, tetapi tidak dengan rezim Taliban.

“Kami berada dalam situasi mengerikan sehingga perlu memikirkan semua opsi yang mungkin. Apa yang tidak terpikirkan tiga bulan lalu harus dipertimbangkan lago sekarang,” katanya.

Sistem perbankan Afghanistan dilaporkan berada dalam keadaan  parah dan dilaporkan bank=bank telah berhenti menyalurkan kredit baru, sebaliknya lebih separuh kredit macet atau meningkat dua kali pada akhir 2021.

Melihat tren saat ini, dan dengan dilakukannya kebijakan pembatasan penarikan, Al Dardari memprediksi, sistem perbankan tidak bakal mampu bertahan dalam enam bulan ke depan.

Tidak ada Pasokan Dollar

Bank-bank Afghanistan sangat bergantung pada pengiriman uang fisik mata uang dollar AS, yang kini telah berhenti, sementara dari cadangan devisa  yang tersedia sekitar empat miliar dollar AS hanya 500.000 dollar saja yang bisa beredar.

Sejumlah langkah yang harus diambil a.l pembentukan skema penjaminan simpanan, memastikan kecukupan likuiditas  untuk kebutuhan jangka pendek dan menengah, serta opsi penjaminan kredit dan penundaan pembayaran pinjaman.

Untuk itu UNDP berharap agar rezim baru Afghanistan berkoordinasi dengan Lembaga Keuangan Internasional (IMF dan Bank Dunia) yang memiliki pengalaman luas terkait sistem keuangan di negeri itu. “Perlu waktu pemulihan puluhan tahun bagi sistem perbankan yang gagal, “ demikian UNDP.

Lebih memprihatinkan lagi, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan, ancaman kelaparan terhadap 22,8 juta atau separuh penduduk negeri itu tak terelakkan jika tidak ada perbaikan perekonomian atau bantuan secara masif dari luar. (Reuters/ns)

Advertisement