BANDUNG – Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Netty Prasetiyani, menyatakan, penanganan pengungsi Rohingya idealnya harus memprioritaskan pemulihan trauma perempuan dan anak.
Hal itu guna meminimalisasi terjadinya kejahatan lainnya seperti perdagangan manusia.
“Jika terjadi konflik baik kecil ataupun besar, horisontal maupun vertikal maka dapat dipastikan perempuan, anak, dan keluarga menjadi kelompok yang paling menderita,” kata Netty, dilansir Antara.
Ia menuturkan, hasil survei UNHCR terhadap perempuan Rohingya yang lari dan terdampar di penampungan di India, Malaysia dan Indonesia sebesar 60 persen anak perempuan terpaksa menikah dini sebelum usia 17 tahun.
Pengantin anak-anak itu, kata dia, disinyalir adalah korban perdagangan orang, modus yang dilakukan adalah janji keamanan dan kehidupan yang layak.
“Untuk itu atas nama bangsa yang menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan mengutuk keras pembantaian etnis Rohingya,” katanya.
Netty juga meminta agar Pemerintah Myanmar segera menghentikan operasi militer dan tindakan brutal tersebut. “ASEAN dan PBB harus segera turun tangan menghentikan pembantaian dan memberikan bantuan,” katanya.
