GARA-gara mengatakan “selesai belum evolusi” di jagad maya, pegiat medsos Permadi Arya atau Abu Janda dipolisikan orang. Tapi ketika Bung Karno bilang “bangsa Indonesia belum selesai berevolusi”, aman-aman saja. Dua kosa kata evolusi dan revolusi itu sepintas memang hampir sama terdengar di telinga. Tapi ternyata beda makna. Dan ketika yang mengatakan orang terkenal atau cukup dikenal bisa jadi masalah, karena arahnya menjadi pelecehan terhadap suku anak bangsa di Papua sana.
Di masa Orde Lama, Presiden Sukarno sering sekali mengatakan “revolusi belum selesai”. Hampir setiap hari koran-koran di masa itu mengutip kata-kata tersebut. Kata itu adalah cara Bung Karno untuk memicu rakyatnya terus bersemangat bekerja untuk membangun bangsa, mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkannya. Tapi siapa saja yang menentang visi dan misinya presiden pertama RI itu, akan dicap oleh Bung Karno sebagai “kontra revolusi”, sebuah istilah yang sekarang disebut kaum oposisi.
Sedangkan orang yang demen mencurigai segala kebijakan pemerintah dan kemudian mengkritiknya dengan keras, Bung Karno menyebutnya sebagai “kaum reaksioner”. Tapi bagi mereka yang gabungan antara “kontra revolusi” dan “kaum reaksioner”, resikonya bisa masuk penjara tanpa pengadilan.
Presiden Jokowi sekarang, rupanya juga terpesona oleh istilah revolusinya Bung Karno. Mengklaim sebagai penerus Trisakti-nya Bung Karno, Jokowi mencoba mengubah karakter bangsanya yang alon-alon asal kelakon, dengan revolusi mental. Tapi sayangnya, program itu diletakkan pada pundak seseorang yang tidak tepat, sehingga sampai periode kedua pemerintahannya, belum menunjukkan hasil yang nyata. Revolusi-nya mental entah ke mana, sedangkan penanggungjawab “revolusi mental” itu malah mental ke atas jadi Ketua DPR.
Tapi tantangan membangun bangsa dan negara memang beda di masa Bung Karno dan Presiden Jokowi. Dulu mengkritik pemerintah hanya bisa lewat koran, itu pun sudah diseleksi ketat oleh redaksinya. Sedangkan sekarang, melalui medsos orang bisa mengritik seenaknya kepada pemerintah dan siapa saja tanpa sensor. Akibatnya negara heboh dan gaduh terus gara-gara terpengaruh internet.
Ketika wabah Corona juga melanda Indonesia, pemerintah menanggulanginya dengan berbagai cara, dari protokol kesehatan sampai suntikan vaksin. Tapi lagi-lagi kaum “kontra revolusi” dan “kaum reaksioner” tak mau diem. Sebagaimana Ribka Ciptaning orang DPR, Natalius Pigai eks anggota Komnas HAM, juga tak percaya pada vaksin Sinovac made in China yang telah disuntikkan pada Presiden Jokowi.
Keduanya sama-sama menolak divaksin, tapi Natalius Pigai ketika menambahkan kata “saya mau beli sendiri di luar negeri”, kesannya kok jumawa banget. Warga net pun banyak yang emosi dan mengecam habis Natalius Pigai. Tapi karena para komentator itu orang biasa dan jumlahnya bisa jutaaan, tak ada yang peduli. Kalaupun peduli dan oleh polisi semua ditanggapi, capek deh…….
Tapi ketika yang ngomong politisi Hanura Ambroncius Nababan, dan pegiat medsos Permadi Arya, jadi masalah. Sebab meskipun keduanya membela pemerintah, ucapan keduanya sangat berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), yang di Indonesia berlaku universal sejak jaman Orde Lama dulu hingga sekarang. Sebab bila dibiarkan saja, bisa mengancam keutuhan NKRI yang dengan susah payah kita pertahankan.
Di FB Ambroncius menulis: vaksin memang bukan untuk gorila dan kadrun, sambil memasang gambar Natalius Pigai bersama gorila. Sedangkan Permadi Arya, berkaitan dengan serangan Natalius Pigai atas mantan Kepala BIN Hendropriyono, dia menulis di twitter: Natalius Pigai apa kapasitas kau? sudah selesai evolusi belom kau?
Ambroncius Nababan, karena ucapannya kini sudah ditahan. Sedangkan Permadi Arya, meski berkelit dengan dalih bentuk pertanyaan, tetap saja dilaporkan orang, yakni oleh pihak KNPI. Sebab kata-kata evolusi yang meluncur dari jari-jemari Abu Janda berkaitan erat dengan teori evolusi Darwin, bahwa manusia adalah kera yang telah ber-evolusi jutaan tahun sehingga menemukan bentuknya sekarang ini.
SARA adalah pamali bagi bangsa Indonesia sampai kapanpun. Pers termasuk media online yang telah terverifikasi Dewan Pers, sangat menyadari itu. Tapi masyarakat umum khususnya aktivis medsos, banyak yang belum paham. Sudah banyak yang terjerat hukum gara-gara ujaran kebencian di medsos.
Ucapan Embroncius Nababan dan Permadi Arya memang termasuk pelecehan yang langsung ke anatomi tubuh seseorang. Ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan kebinekaan bangsa. Maunya orang ngganteng dan cantik, tapi Allah menciptakan umat-Nya dengan berbagai keberagaman, ada yang putih, hitam, sawo matang, dan kuning. Umat manusia tak bisa menolak apa kehendak Sang Pencipta.
Dengan bingkai NKRI, pemerintah menafikan segala perbedaan suku anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauka, apapun sukunya dan warna kulitnya, mari bersama-sama mengisi kemerdekaan Indonesia. Kok tiba-tiba muncul celotehan seperti Embroncius Nababan dan Permadi Arya yang menyakiti bangsa Papua.
Coba tengok ke belakang, dari zaman Trikora Bung Karno sampai Jokowi sekarang, kita bersusah payah untuk menyatukan mereka tetap dalam bingkai NKRI. Menghadapi gerakan separatispun kita tak mau bermain kasar, pembrontak pun hanya diistilahkan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Lihat pula seringnya Presiden Jokowi ke Papua dan membangun jalan Trans Papua, itu menunjukkan bahwa pemerintah tak pernah membedakan semua suku-suku anak bangsa. Ironis kan jika revolusinya Bung Karno dan Jokowi ternoda gara-gara “evolusi”-nya Abu Janda. (Cantrik Metaram).
