
“TIDAK ada asap jika tidak ada api”, ungkap kredo lawas, begitu pula nuansa kecemasan terkait potensi kecurangan dan penyimpangan pada Pemilu Serentak, 24 Februari yang disuarakan sejumlah tokoh bangsa.
Sejumlah tokoh bangsa a.l Ny. Sinta Nuriyah, isteri presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Komaruddin Hidayat, Erry Ryana Hardjapamekas, Makarim Wibisono dan Alissa Wahid (puteri Ny. Sinta) menyambangi KPU di Jakarta, Rabu (31/1) menyampaikan kecemasan mereka atas proses Pemilu 2024..
Dalam pertemuan selama dua jam itu, mereka berharap pada KPU agar helat demokrasi kali ini berjalan damai, jurdil, transparan dan berwibawa serta terbebas dari segala bentuk kecurangan dan penyimpangan.
Isu-isu miring memang terus marak dan publik menilai agaknya tidak ada proses perbaikan pemilu kali ini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.
Mulai dari ketetapan Mahkamah Konstisi tentang penurunan batas usia yang memuluskan jalan bagi putera Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto, keberpihakan presiden pada paslon Prabowo dan Gibran sampai ke tudingan penyalahgunaan penyaluran bansos.
Praktek money politics melalui Serangan Fajar dengan bagi-bagi receh dan sembako yang dikoordinasikan oleh para caleg tercermin a.l. dari temuan PPATK terkait dana mencurigakan Rp 51 triliun berasal dari bandar judi, narkotika, usaha illegal loging dan pertambangan liar yang melibatkan 100 caleg.
Para tokoh bangsa itu mengingatkan, KPU yang memiliki tanggungjawab moral, historis dan beban politis melakukan tugas mulia melaksanakan pemilu tak hanya untuk melahirkan presiden, melainkan pemimpin bangsa yang akan mengantarkan bangsa ini ke gerbang kehidupan yang lebih baik dan melanjutkan pembangunan.
“Pada titik tertentu, KPU berada di atas presiden karena yang akan mengantarkan lairnya presiden, “ kata Komaruddin Hidayat seraya berharap, KPU mampu menyelenggarakan pemilu secara damai, jujur, adil, transparan dan berwibawa.
Untuk itu, ia mengingatkan agar KPU memperlakukan seluruh kontestan secara adil dan setara demi menghasilkan pemilu berkualitas, bermartabat dan menghasilkan pemerintahan dengan legitimasi kokoh.
Selain para tokoh bangsa yang menyambangi KPU, nada sumbang terkait Pemilu juga dilontarkan misalnya oleh Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Mukadas pada harian Kompas (1/2).
Menurut dia, saat ini negara sedang mengalami krisis politik dan keilmuwan. Ada masalah krisis paradigma pengelolaan negara sehingga proses konsolidasi demokrasi mendesak dirumuskan.
Muhammadiyah juga mengindentifikasi persoalana yang menyebabkan merosotnya kualitas demokrasi a.l. buruknya penegakan hukum yang dan kebebasan masyarakat sipil serta penanganan lingkungan hidup.
Tentu tak hanya menggantungkan pada para tokoh bangsa tersebut, masyarakat di akar rumput juga harus ikut cawe-cawe mengawal jalannya pemilu agar berlangsung jurdil, transparan terhindar dari berbagai penyimpangan dan pelanggaran.
Ayo, kita kawal pemilu agar jangan sampai panggung politik dikuasai oleh preman-preman politik atau tokoh yang hanya bermulut manis atau menampilkan pencitraan.




