BABAK BELUR citra DPR saat ini mungkin jauh lebih parah ketimbang biru lebam wajah ketuanya, Setya Novanto yang menurut pengacaranya, sebesar bakpau pasca cedera akibat kecelakaan lalin tunggal yang dialaminya baru-baru ini.
Ulah Ketua DPR Setya Novanto mangkir beberapa kali sebagai saksi dan tersangka terkait  dugaan kasus korupsi megaproyek e-KTP dengan taksiran kerugian negara Rp2,3 triliun, membuat lembaga legislatif itu tersandera dan wajahnya semakin kelam di mata publik.
Buktinya, berdasarkan hasil lembaga survey Polltracking Indonesia baru-baru ini, tingkat penyerapan aspirasi publik pada lembaga tinggi negara yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat itu terpuruk pada urutan ke-13 atau paling buncit dari institusi demokrasi dan penegak hukum yang disurvei.
Hanya 29 responden yang masih merasa puas terhadap kinerja para wakil rakyat menyerap aspirasi mereka, sedangkan mayoritas merasa kecewa.
Rapor merah para wakil rakyat juga tercermin dari hasil jajak pendapat yang digelar harian Kompas terhadap 592 responden di 12 kota besar pada 22 – 24 November lalu (Kompas, 27/11).
Sebanyak 85,3 persen atau mayoritas responden menjawab belum atas pertanyaan: ”Sudah atau belum kah politisi memberikan keteladanan politik yang baik?”, dan hanya 13 persen menjawab sudah, sisanya 1,7 persen tidak tahu.
Sebagian besar responden (88,4 persen) mengaku pernah mendengar berita tentang politisi yang melarikan diri saat ditangkap karena korupsi dan 10,5 persen belum pernah dan 1,1 persen tidak tahu.
Sedangkan 73,2 persen mengaku pernah mendengar politisi melakukan kekerasan atas orang lain, 25,1 persen belum pernah dan sisanya l,7 persen tidak tahu.
Hampir seluruh responden (91,4 persen) mengaku pernah mendengar politisi tertangkap karena menggunakan narkoba, 7,9 persen belum pernah dan 0,7 persen menjawab tidak tahu.
Perilaku positif paling penting yang dituntut responden pada politisi adalah kejujuran (82 persen), bertutur kata baik (5,4 persen), sopan (6,1 persen), dermawan (3,9 persen) dan lainnya (2,3 persen) serta menjawab tidak tahu 0,3 persen.
Sebanyak 84,3 persen responden tidak yakin pada parpol dan politisi tidak melakukan penylahagunaan biaya kampanye, 12 persen yakin , 3,4 persen tidak tahu” dan 0,3 persen tidak menjawab.
Sementara pada jajak pendapat yang digelar pada 27 Okt. Lalu, 52,3 persen responden menilai citra DPR baik, 42,2 persen buruk dan  5,6 persen tidak menjawab atau“tidak tahu.
Sedangkan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus berharap agar kasus SN bisa menyadarkan DPR, Â ada hal yang mengganggu kehormatan lembaga legislatif tersebut sehingga muncul semangat baru untuk merombaknya.
“Yang aneh, selain lembaga terhormat itu dipimpin sosok yang berada di balik jeruji besi, tetapi juga kalangan DPR sendiri bergeming atas desakan publik untuk berubah, “ tuturnya.
Bayangkan saja, ujar Lucius, 560 anggota DPR seolah-olah tidak berdaya melengserkan SN, bahkan sebagian ngotot, habis-habisan membelanya.
“Harus ada gerakan dan semangat auntuk menjaga marwah dan martabat DPR, termasuk untuk melengserkan SN,  baik dengan kocok ulang atau mekanisme penggantian lain, “ ujarnya.
Namun ia mengaku, pengaruh SN memang sangat kuat, sehingga semua bergeming, termasuk parpol lainnya yang seharusnya juga bersikap tegas, tidak hanya berdalih, tidak ingin mencampuri urusan parpol lainnya.
Agar rakyat tidak cepat lupa atau mudah disogok untuk lagi-lagi memilih politisi kotor atau parpol yang berpihak dan membela habis-habisan, politisi yang tidak amanah, bahkan berkhianat pada konstituennya. (polltracking/Kompas/ns)
