BANYAK makan gorengan bisa menyebabkan kolesterol di tubuh meningkat tajam, dengan resiko terkena stroke. Ketika gorengan itu berupa saham, maka BUMN yang memakannya juga terkena stroke, contohnya BUMN Asuransi Jiwasraya yang kini gagal bayar sampai Rp 13 triliun. Mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuanganya, Heri Prasetyo, kini sudah ditahan Kejaksaan Agung. Mereka ini menganggap BUMN seperti kepanjangan Badan Usaha Milik Nenek, sehingga memperlakukan uang negara seenaknya, untuk bermain saham gorengan.
Di negeri ini tercatat ada 142 perusahaan BUMN, tapi dari jumlah itu yang sehat atau menangguk laba baru 15-an. Jika para BUMN bisa menyetor ke negara setiap tahunnya mencapai Rp 210 triliunan termasuk pajak, itu 76 persen dari 15 perusahan tersebut. Sedangkan yang lain masih menyusu pada pemerintah, dengan istilah klasik penyertaan modal, tapi dari tahun ke tahun keuangan mereka terus modal-madil (tak keruan).
BUMN itu kepanjangan Badan Usaha Milik Negara. Kenapa negara ikut berbisnis, karena keuntungan yang diperoleh untuk mensejahterakan rakyat. Keuntungan itu untuk mendukung APBN di samping pemasukan dari pajak. Seperti sekarang ini, tambahan setoran dari BUMN sampai Rp 210 triliun setiap tahun, sangat besar artinya untuk mendukung APBN.
Sayangnya dari dulu terkenal BUMN itu perusahan negara yang kebanyakan merugi. Pemerintah mestinya menempatkan para ahli menejemen dan keiuangan di dalamnya. Tapi di masa Orde Baru, pemerintah lebih banyak mempercayakan pengelolaan usaha itu kepada para mantan pejabat. Padahal dari mereka tidak semuanya paham akan mengelola bisnis. Akhirnya yang duduk di direksi maupun komisari banyak yang sekedar magabut alias makan gaji buta.
Masih terekam dalam ingatan kita, Yayasan Supersemar yang misinya untuk mencerdaskan anak bangsa lewat bea siswa untuk anak dari keluarga tidak mampu, modalnya juga dari setoran 5 persen dari keuntungan BUMN. Sayangnya oleh Pak Harto selaku penanggungjawab yayasan tersebut, sebagian dananya justru dipinjamkan ke pihak lain. Maunya agar uang itu bisa berkembang, nggak tahunya sampai sekarang tak semuanya bisa kembali. Maka dari Rp 4,4 triliun asset Yayasan Supersemar kini terus diperjuangkan pemerintah untuk bisa disita. Sebagian berhasil, sebagian masih alot.
Dan itu masih juga berlanjut di era reformasi. Tapi sejak dibentuk Kementrian BUMN, Tanri Abenglah menteri BUMN pertama. Dari sana diketahui bahwa banyak BUMN yang salah urus, karena dipegang orang-orang tak punya kompetensi. Tak mengherankan, dari 142 BUMN, yang keuangannya sehat hanya 15-an. Maka para direksi dan komut yang hanya magabut itu dibikin out.
Sampai Menteri BUMN-nya dipegang Rini Sumarno, kondisinya tak berubah, bahkan semakin momrot (parah). Ini nampak dari kondisi Pertamina dan Garuda. Ada keluarga dekat memanfaatkan posisinya di Pertamina, ada Dirut Garuda memoles laporan keuangan dari rugi menjadi untung, didiamkan saja. Tapi bagaimana lagi, karena BUMN dianggap Badan Usaha Milik Nenek, sebagai nenek yang sayang cucu Rini Sumarno tak tega menindak Dirut Garuda Ari Askhara. Justru dia baru “kena batu”-nya ketika Menteri BUMN dipegang Erick Tohir.
Dan di asuransi Jiwasraya, sikap seperti itu semakin nyata. Terbukti ketika Jiwasraya punya Dirut Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Hary Prasetyo, uang negara malah dibuat main saham gorengan. Gara-gara ini Jiwasraya gagal bayar klaim sampai Rp 13 triliun. Mereka juga menganggap Jiwasraya seperti milik nenek. Uang BUMN dia pakai “berjudi”, jika untung masuk kantong, jika merugi dibebankan ke negara.
Kini Menteri BUMN Erick Tohir punya tugas berat, membenahi 127 BUMN yang dalam kondisi sakit. Bagaimana mengatur usaha milik negara itu untuk fokus pada bisnis intinya, jangan macem-macem ngurusi yang lain. Misalnya, PT Krakatau Steel yang bisnis baja, kok ngobyek bisnis hotel segala, apa hubungannya? – gunarso ts
