JAKARTA – Jumlah penduduk miskin Indonesia melebihi jumlah penduduk Brunei, Timor-Timur dan Singapura kalau digabung.
“Ini sangat miris, ” ungkap Bambang Widjojanto, Mantan Wakil Ketua KPK di Jakarta, Senin (5/6/2017).
Dikatakan Bambang, perlu perhatian serius memperbaiki bangsa ini. “Kita tidak bisa hanya teriak “Saya Pancasila”, sementara kekayaan Indonesia dan ekonominya dikuasai segelintir orang,” jelasnya.
“Kesenjangan dan ketimpangan ekonomi, sangat jelas,” imbuhnya.
Kita harus kembali pada dasar negara kita UUD 1945 yang di alinea keempat dinyatakan: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pemerintah harus bisa melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terjadi sekarang ada kesan pembodohan dan pemiskinan bangsa,” jelas Bambang.
Karena rakyat yang cerdas dan mencoba kritis, lanjutnya, malah dengan gampang dikriminalisasi. Hal itu menjadi tidak baik bagi iklim demokrasi di Indonesia.
