Bancakan Anggaran Negara

TERLALU! apa yang dilakukan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), alih-alih menggunakan anggaran negara seoptimal mungkin untuk kemaslahatan rakyat, malah dihambur-hamburkan untuk untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait dugaan pemerasan dan grativikasi yang tengah berlangsung di Jakarta saat ini, terkuak bagaimana ia semau-maunya menggunakan APBN seperti miliknya sendiri.

Staf Biro Umum Pengadaan Kementan M. Yunus yang menjadi saksi sidang mengungkapkan, SYL meminta biaya HUT dan khitan untuk cucunya, cicilan mobil Alphard yang digunakan puteranya, ongkos perawatan wajah isteri dan,menyicil kartu kredit dan pembelian kaca mata serta umrah sekeluarga dengan  uang negara.

“Saya tidak tahu jenis kacamata apa? Untuk “fashion’ atau kaca mata baca, “ kata Yunus seraya menambahkan, permintaan pembelian kaca mata diminta oleh ajudan SYL untuk SYL dan juga isterinya.

Yunus mengaku, memang tidak ada pos  anggaran untuk keperluan semacam itu (biaya HUT atau khitanan cucu, pembelian kacamata dan keperluan pribadi lainnya)  di Biro Umum atau Biro Rumah Tangga Kementan. “Tapi diminta Menteri, gimana lagi, “ tuturnya.

Pengeluaran dengan nilai waw lain misalnya untuk membeli parfum isteri Rp5 juta, uang makan di rumah Rp3 juta per hari dan bahkan membayar honor biduanita dalam suatu acara, Rp100 juta. “Sungguh sangat banal dan keterlaluan, ” ucap seorang pengamat.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan sejumlah direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Pemerasan disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono, Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid dan Ajudannya, Panji Harjanto.

Jika terjadi penggunaan uang semau-maunya oleh menteri seperti yang dilakukan SYL atau pejabat instansi lainnya, pertanyaannya kemana para pengawas keuangan, inspektorat, pngawasan melekat, saber pungli dan fungsi-fungsi pengawasan lainnya? Apakah kehadiran mereka masih dibutuhkan?

Surya Paloh Sedih

Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan kesedihannya atas perilaku SYL yang juga salah satu kadernya itu menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

“Saya tidak tahu persis kasusnya, tapi saya sedih jika hal itu terjadi, “ katanya seraya menambahkan, kalau uang dengan nilai-nilai sekecil  itu, SYL bisa meminta padanya. Tentu kesedihan dan keprihatinan saja tidak cukup, para petinggi parpol seharusnya juga bertanggungjawab atas sepak terjang kader-kadernya.

Bancakan uang negara, mark-up, inefisiensi, pemborosan  untuk urusan pribadi atau kelompok, jangan-jangan terjadi di banyak instansi atau lembaga lainnya dan bak fenomena “gunung es” agaknya baru sebagian di permukaannya yang terungkap.

KPK saat ini sedang mendalami dugaan kasus korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan  dan Ulujami, Jakarta Barat senilai Rp120 miliar.

Sebelumnya juga pernah ada temuan rencana  pembelian gorden  rumah dinas DPR dengan nilai sangat wah, tak masuk akal (Rp45 miliar), pengecatan atap (dome) Gedung DPR Rp4 miliar dan pengaspalan (Rp11 miliar), bahkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada 2015 pernah mengangkat dugaan mark-up rencana pembangunan Gedung DPR yang nilai proyeknya Rp27 triliun.

Penyimpangan berupa pemborosan anggaran belanja negara dari perjalanan dinas ASN juga disoroti oleh Presiden Jokowi dan diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,  pada 2022 saja tercatat Rp37,8 triliun.

Sebagian penyimpangan berupa nilainya dimark-up, perjalanan yang seharusnya tidak diperlukan atau lama perjalanan diperpanjang dan berbagai trik atau akal-akalan lainnya.

Bahkan Presiden Jokowi sendiri menemukan, anggaran APBD di suatu wilayah untuk program bernilai Rp10 miliar, yang dimanfaatkan sesuai sasaran hanya Rp2 miliar, selebihnya untuk perjalanan dinas dan penguatan kelembagaan  (masing-masingRp3 miliar) dan untuk lain-lain (Rp2 miliar).

Di DKI Jakarta, semasa awal kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, juga ramai diberitakan usulan rancangan anggaran yang ugal-ugalan seperti pembelian lem aibon Rp82 miliar, pengadaan kertas Rp213 miliar dan tinta printer Rp407 miliar!

Walau usulan anggaran tersebut ditolak, tapi yang jelas niat untuk menilap APBD sudah jelas ada, dan tertib pengusulan anggaran juga harus dilakukan sejak awal karena dalam proses selanjutnya, bisa jadi terjadi kongkalingkong di antara pejabat berwenang.

Yang sudah pasti, “PR” besar bagi pemerintahan mendatang jika serius bertekad membasmi praktek korupsi yang sudah menyebar bak kanker stadium IV di berbagai instansi dan lembaga.

Seperti yang disampaikan cawapres Mahfud MD beberapa waktu lalu, jika praktek korupsi bisa dibasmi, separuh dari persoalan di negeri ini teratasi.

Tapi kalau sekedar slogan,  pencitraan dan retorika, tidak ada maknanya, yang penting eksekusi atau tindakan nyata.

Yuk kita tunggu, praktek korupsi, termasuk penyalahgunaan uang negara untuk keluarga dan pribadi  tak terjadi lagi!

 

 

 

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here