PENTINGNYA data yang akurat dan sahih baru dirasakan sekarang, sebelumnya di negeri ini sering dibuat asal-asalan atau mungkin saja sengaja direkayasa oleh (oknum) berwenang demi kepentingan mereka.
Ricuh karena warga yang berhak menerima bansos berupa paket sembako, kartu Program Keluarga Harapan atau Prakerja dan Bantuan Langsung Langsung Tunai tapi tidak menerimanya terjadi di sejumlah lokasi, bahkan berujung baku hantam.
Nomi (60-an), nenek renta di Desa Mekarjaya, Kec. Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat yang sudah terkena strok ketika diwawancarai satu stasiun TV mengaku tidak pernah didaftarkan oleh aparat desa, apalagi menerima bantuan, apa pun bentuknya.
Jika mau ditelusuri, kemana saja ketua RT, RW dan lurah Desa Mekarjaya selama ini? Siapa saja, dan apa kriteria warga yang memenuhi persyaratan menerima bantuan? “Tanpa suudzon, jangan-jangan ada yang gak beres?”
Bisa dibayangkan, kesulitan yang diderita nenek Nomi yang tinggal sebatang kara, sebelumnya saat masih sehat berjualan sayuran, sementara rumahnya beralaskan tanah dan berdinding gedek bambu yang sudah compang-camping dan atap bocor.
Sungguh ironis, jika betahun-tahun, tidak seorang pun perangkat desa sampai lurahnya tidak mengetahuinya, dan paling tidak menggerakkan warga untuk bergotong-royong meringankan beban kehidupan nenek Nomi.
Ternyata, nasib sama juga dialami nenek Bokai, di kelurahan sama yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan apa pun.
Nasib ibu beranak tiga Yuli Nurmelia (43) warga Kampung Lontar Kota Serang, Banten lebih tragis lagi, meninggal akibat kelaparan (walau dibantah oleh Camat Serang, Tb. Yasin) setelah dua hari cuma minum air putih karena tidak mampu membeli makan.
Sebaliknya, Zubaedah, warga Rw04 Desa Banjar, Cibulan, Sukabumi, Jawa Barat yang sudah meninggal empat tahun lalu, namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
Ironisnya, Wagub Jabar UU Ruzhanul Ulum di acara TV dengan enteng menyebutkan hal itu hanya terjadi karena perbedaan data antara Kemensos dengan Pemda Jabar sehingga tidak perlu dibentur-benturkan.
Tak terbilang banyaknya kasus-kasus salah sasaran penerima bansos karena amburadulnya data, baik akibat kelalaian, kerja asal-asalan mau pun yang lebih parah lagi, akibat kesengajaan demi kepentingan oknum atau kelompok tertentu.
Di tengah badai wabah Covid-19 ini, para elite dan pemimpin, mulai dari perangkat desa sampai gubernur dan menteri harus mawas diri terkait pertanggung jawaban dan amanah rakyat yang dipegang mereka, dunia dan akhirat.
