SAMPAI hari keenam, Rabu (3/10), komitmen dan bantuan berupa uang, bahan pangan, obat-obatan dan pakaian serta keperluan sehari-harinya terus berdatangan di tengah situasi tanggap darurat bencana gempa dan tsunami yang menerjang Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi dan Kab. Parigi Moutong.
Tidak kurang dari 18 negara menawarkan bantuan setelah Presiden Jokowi membuka kesempatan pada mereka untuk memberikan bantuan penanganan bencana alam di wilayah Sulawesi Tengah tersebut.
Amerika Serikat, India, Korea Selatan, Malaysia dan Singapura masing-masing meminjamkan dua pesawat angkut Hercules C-130 sehingga berarti ada 10 tambahan pesawat yang akan dioperasikan mengevakuasi korban ke tempat yang aman atau memasok logistik bagi para korban.
Australia memberikan bantuan dana Rp 54 milyar dan Inggeris Rp38 milyar, dan tidak ketinggalan pula organisasi internasional seperti Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC) yang memberikan bantuan dana sekitar Rp336 milyar yang disalurkan melalui PMI.
Pemerintah menunjuk Wapres Jusuf Kalla memimpin penanganan bencana dan membentuk satgas di tingkat pusat di bawah kendali menko polhutkam dan di tingkat daerah dipimpin danrem serta gubernur Sulawesi Tengah.
6.600 Personil
Tidak kurang dari 6.600 personil TNI, Polri, berbagai instansi pemerintah dan relawan diterjunkan untuk memberikan pertolongan atau mencari korban yang kemungkinan masih terperangkap di bawah reruntuhan bangunan.
Sejauh ini tercatat jumlah korban mencapai 1.400 orang tewas, 700-an luka-luka, ribuan rumah hancur, baik akibat gempa tektonik berkekuatan 7,4 SR disusul tsunami maupun akibat fenomena lekuefaksi atau disebut nalodo oleh penduduk setempat yakni munculnya lumpur yang menelan bangunan di permukaan tanah.
Aparat pemerintah dan relawan masih berjuang keras menyelamatkan nyawa korban terutama di hotel Roa roa, Palu di reruntuhan bangunan hotel berlantai lima tersebut, sementara korban-korban akibat lekuefaksi di perumahan Petobo atau Perumnas Balaroa, Palu agaknya tidak bisa tertolong lagi karena bangunan rumah umumnya tertutup lumpur dan rata dengan tanah.
Tentu tidak mudah untuk mengamankan dan mengelola bantuan yang berdatangan dalam jumlah besar dengan berbagai moda transportasi, baik darat, udara dan laut, selain karena ketidaksiapan aparat pemerintah di daerah, keterbatasan SDM, bahkan juga mungkin ada oknum-oknum yang memang berniat “mengail di air keruh” di tengah suasana kekalutan.
Menko Polkam Wiranto sendiri mengingatkan, agar tidak terjadi bantuan salah alamat, terlambat atau tidak sampai ke tangan orang-orang yang memerlukan seperti pada bencana besar gempa bumi Yogyakarta (Mei 2006) dan tsunami Aceh (Desember 2004).
Kewaspadaan harus dilakukan, mengingat di tengah tragedi gempa Lombok beberapa waktu lalu saja, ada oknum anggota DPRD Kota Mataram dari F- Partai Golkar berinisial HM dicokok KPK karena tertangkap tangan menyunat dana rehab sekolah.
Di negeri yang diwarnai budaya korupsi ini, tidak mustahil, ada saja orang atau oknum-oknum tergiur untuk memanfaatkan peluang meraup keuntungan atau tidak amanah untuk menyalurkan bantuan tepat waktu, secepat mungkin yang bisa dilakukan serta seutuhnya.
Selain harus tepat waktu, pendistribusian bantuan, tentu juga harus sampai ke tangan korban yang berada di lokasi terpencil atau sulit dijangkau, tidak hanya yang berada di titik kumpul, seperti di bandara Mutiara, Palu yang dipadati ribuan pengungsi.
Bantuan sejauh ini dilaporkan belum menyentuh ribuan pengungsi dari kawasan pesisir Kabupaten Donggala yang berada sekitar 300 meter dari garis pantai yang saat ini berada di perbukitan, setelah rumah-rumah mereka disapu tsunami. Mereka tidak kembali turun karena khawatir akan terjadi gempa susulan.
Di Kec. Labuan, Donggala sampai Selasa (2/10) pengungsi bertahan di tenda-tenda seadanya dengan makanan yang minim dan tanpa obat-obatan sehingga merawat keluarga yang luka-luka sebisanya, sementara belum tampak kegiatan dapur umum atau kegiatan pengobatan dari pemerintah.
Lagi-lagi, setiap terjadi bencana, agaknya pemda tidak siap, sementara kegiatan mitigasi bencana sering dilakukan asal-asalan, tidak serius atau sepenuh hati, bahkan anggaran untuk penanganan bencana juga minim, banyak pemda yang hanya menyisihkan di bawah satu persen dari APBD-nya.
Kapan ya di negeri ini, para pemimpinnya menjadikan setiap kali bencana sebagai pembelajaran, temasuk dengan melakukan kegiatan mitigasi, agar risiko nyawa dan harta benda bisa dikurangi.
