JAKARTA (KBK) – Dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Namun demikian, penurunan itu dinilai belum signifikan. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk program-program penanggulangan kemiskinan cukup besar. Masalah akses masyarakat miskin terhadap layanan publik menjadi salah satu faktor yang berpengaruh.
Diakui Kepala Sub Direktorat Penanggulangan Kemsikinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Moris Nuaimi, hal ini mendapat sorotan banyak pihak, termasuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami sering ditanya, anggaran besar sudah digelontorkan tapi secara kuantitatif angka kemiskinan tidak turun signifikan,” katanya di sela-sela konferensi pers Ramadhan 1438 bersama Dompet Dhuafa di Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Moris menjabarkan, dalam konteks Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) 2014-2016, pemerintah telah merancang ulang bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Moris mengurai tiga pilar penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah, yaitu perlindungan sosial; peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok rentan; dan penghidupan berkelanjutan.
Moris menyoroti pilar kedua, yaitu peningkatan akses terhadap pelayanan dasar bagi warga miskin. Saat ini, warga miskin–yang disebut Moris sebagai kelompok rentan- sulit menjangkau layanan publik yang disediakan pemerintah. Ia mencontohkan, di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat, pemerintah sudah menyiapkan sekolah dan guru. Akan tetapi untuk mencapai sekolah itu murid-murid di sana harus berenang menyeberangi sungai.
“Inilah masalah utamanya. Pemerintah masih dalam supply set, sementara dari sisi akses masih sangat kurang,” tambahnya.
Moris menambahkan, program-program perlindungan sosial yang disiapkan pemerintah, penyediaan layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak akan efektif jika akses tidak tersedia. Untuk itu, penting bagi pemerintah, termasuk masyarakat sipil yang ingin memberdayakan masyarakat untuk “mendekat” ke tingkat lokal. Dengan demikian masyarakat yang ada di pedesaan dapat melakukan transformasi.
“Jadi ada upaya lokalisasi, karena ke depan tantangan terbesar kita adalah transformasi sosial, ekonomi, demografis, dan teknologi,” tukasnya.
