YOGYAKARTA – Di Indonesia, baru delapan dari ratusan kabupaten/kota yang ada yang sudah dinyatakan bebas buang air besar sembarangan (BABS).
“Ada delapan kabupaten yang sudah bebas BABS,” kata Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Faried Moelok di Gunungkidul, Yogyakarta, Rabu (26/10/2016).
Menurutnya kendala sosial yang dihadapi untuk mengentaskan wilayah bebas babs adalah masih banyak masyarakat yang belum sadar mengenai pola hidup sehat. Salah sau contohnya ialah, masyarakat masih suka BABS di sungai.
“Kita harus mengubah maindset mereka,” ajaknya, seperti dilansir Okezone.
Selain itu, kebijakan dari pemerintah lokal juga diperlukan untuk membantu program pengentasan BABS. Salah satunya memperbaiki sanitasi, artinya jika kebutuhan air ada maka masyarakat dengan sendirinya akan berubah perilakunya.
“Seperti di sumatera barat, dulu masih banyak masyarakat yang buang air besar di kolam, sekarang sudah diubah, dari bupatinya uga toilet leher angsa, disetiap rumah mesti ada,” bebernya.
Meski pihaknya mengaku sudah berupaya melakukan pengurangan BABS, namun Nila menilai perlu dukungan lintas sektoral seperti kementrian pekerjaan umum guna mengurai BABS.
Sementara, Direktur kesehatan Lingkungan kementerian kesehatan Imran Agus Nurali menambahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sudah ada kebijakan mengenai puskesmas, setiap tahun ada di satu desa.
Delapan kabupaten yang sudah BABS dikatakannya adalah Pacitan, Magetan, Madiun, Ngawi, Grobogan, Kota Kupang, Wajo, dan Kota Waringin Barat.
“Kota besar sangat sulit (untuk bebas BABS),” ucapnya.
Irman, menargetkan bebas BABS pada tahun 2019 mendatang. Guna mewujudkan target tersebut, pemerintah sudah menerapkan dua metode yakni jamban permanen dan semi permanan. “Jamban semi permanen itu, mirip cempulng tetapi ditutup, selain itu diupayakan untuk tidak mengotori air tanah,” pungkasnya.
