Hiruk-pikuk pemberitaan media berkaitan dengan perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) lalu masih marak dan menjadi perbincangan banyak orang. Ada lima menteri yang diganti dan satu kementerian baru yang dibentuk pemerintah.
Menteri yang diganti adalah Budi Gunawan sebagai menko polkam (untuk sementara ditunjuk sebagai pelaksana tugas adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin), Sri Mulyani Indrawati (menteri keuangan digantikan Purbaya Yudha Sadewa), Abdul Kadir Karding (menteri perlindungan pekerja migran Indonesia diganti Mukhtarudin), Dito Ariotedjo (menteri pemuda dan olahraga, belum ada nama penggantinya), serta Budi Arie Setiadi (menteri koperasi yang digantikan oleh Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat wakil menteri koperasi). Sedangkan yang baru adalah Kementerian Haji dan Umroh yang dijabat M Irfan Yusuf Hasyim.
Aneka spekulasi mewarnai perombakan Kabinet Merah-Putih tersebut. Mulai dari sorotan atas kinerja kementerian yang bersangkutan hingga upaya melucuti satu per satu pengaruh kekuatan politik lain di kabinet. Salah seorang teman bahkan menanyakan langsung, apakah benar perombakan kabinet ini merupakan langkah Prabowo untuk mengurangi pengaruh orang-orangnya Jokowi (mantan presiden)?
Untuk menelaah pertanyaan itu, kita melihat dari apa yang tampak di luar. Tentu yang tahu persis alasan penggantian menteri itu adalah presiden. Mari kita lihat satu per satu.
Jenderal Pol Purn Budi Gunawan bisa dikatakan bukanlah orangnya Jokowi. Mantan menko polkam itu pernah menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan wakapolri. Jauh sebelum itu, dia juga pernah menjadi ajudan Presiden Megawati. Posisi sebagai ajudan itu yang kemudian membuat hubungan Mega dan Budi Gunawan sangat dekat dan harmonis.
Tidaklah tepat bila kemudian Budi Gunawan dianggap sebagai orangnya Jokowi. Justru lebih tepat jika Budi Gunawan dinilai sebagai orangnya Mega.
Berikutnya adalah Sri Mulyani. Walau pernah dua periode menjabat sebagai menteri keuangan, anggapan bahwa Sri Mulyani sebagai orangnya Jokowi patut dipertanyakan. Sebelum itu, Sri Mulyani sudah pernah menjabat menteri keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketika pemerintah memberikan bantuan senilai Rp6,7 triliun pada Bank Century yang mengalami krisis likuiditas, dengan dalih untuk mencegah dampak sistemik atas kektidakpercayaan masyarakat pada perbankan, Sri Mulyani menjadi sorotan. Dengan pelbagai pertimbangan, Sri Mulyani lalu mengundurkan diri sebagai menkeu.
Tak lama setelah itu, Sri Mulyani menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia. Banyak pihak yang berpendapat, Sri Mulyani diselamatkan oleh Bank Dunia. Dengan demikian, Sri Mulyani bukanlah orangnya Jokowi maupun SBY.
Berikutnya adalah Dito Ariotedjo. Dia aktivis Partai Golkar. Di era Jokowi, Dito pernah menjadi menpora dan juga mewakili Golkar. Terpilihnya Dito sebagai menpora tentu saja bisa disimpulkan sebagai representasi dari Golkar.
Adapun mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, merupakan fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia ditengarai diberhentikan gara-gara bermain domino dengan tersangka pembalakan liar Aziz Wellang.
Namun Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang juga sempat ikut main domino justru tidak diberhentikan. Bisa jadi lantaran Raja Juli adalah fungsionaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga sayap poltik Jokowi dan dipimpin oleh Kaesang Pengarep (anak bungsu Jokowi) sebagai ketua umum.
Sedangkan Budi Arie Setiadi jelas-jelas pimpinan relawan Projo alias Pro-Jokowi. Budi Arie yang karib dipanggil Muni bisa dikatakan sebagai orangnya Jokowi. Isu yang menyebutkan dia berperan dalam beroperasinya judi online sempat membuat citra kabinet menjadi tercoreng. Bisa jadi ini merupakan pertimbangan menggeser posisinya di kabinet.
Sementara itu menteri baru M Irfan Yusuf Hasyim adalah aktivis Partai Gerindra. Wakil menterinya, Danhil Anzar Simanjuntak, dulunya merupakan juru bicara Prabowo. Berarti, kendali kementerian ini sepenuhnya dipegang oleh orang-orangnya Prabowo.
Dari paparan tersebut, jelas tidak bisa ditarik sebuah kesimpulan, bahwa perombakan kabinet kali ini merupakan upaya Prabowo untuk mencopot satu per satu sayap politik Jokowi di pemerintahan. Hanya satu orang pendukung garis keras Jokowi yang ditarik dari kabinet dari lima kementerian, itu merupakan bukti kuat.
Demikian pula diberhentikannya Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) sebagai wakil menteri tenaga kerja, tidaklah terlalu tepat jika dianggap sebagai upaya menyingkirkan orang-orang Jokowi. Noel memang pernah aktif sebagai pendukung Jokowi. Akan tetapi dia juga sempat menggalang dukungan ke capres Ganjar Pranowo, lalu menyeberang sebagai pendukung Prabowo. Lagi pula, dia dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus pemerasan dalam pengurusan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Jadi perombakan kabinet kali ini bukanlah wujud untuk menyingkirkan orang-orang Jokowi di kabinet. Toh hanya satu orang pendukung setia Jokowi yang dilengserkan. Itu juga yang dialami Mega (PDIP), Golkar, dan PKB. Masih perlu bukti lebih kuat lagi untuk membuat kesimpulan seperti itu.
