JUMLAH PNS seluruh Indonesia dewasa ini tidak kurang dari 4,5 juta. Itupun belum cukup. Terbukti Kemenkumham membuka lowongan baru, setidaknya untuk mengisi tenaga hakim dan sipir penjara, seiring dengan makin tingginya pelaku kejahatan. Yang menarik, dari `19.000 tenaga yang dibutuhkan, ternyata pelamarnya sudah mencapai 1,7 juta jiwa. Ternyata masih begitu banyak orang bermimpi jadi PNS.
Ungkapan lama mengatakan, menjadi PNS itu akan menjadikan orang tidak kreatif. Sebab di sana kerja dilihat dari ijazahnya. Padahal ijazah bukan jaminan sesuai dengan kompetensinya. Maka tak mengherankan, di kalangan PNS ada pelesetan bahwa PGPS itu kepanjangan: Pintar Goblok Penghasilan Sama. Itu artinya: Anda boleh pintar, tapi karena ijazahya cuma itu, ya segitu saja gajinya. Sebaliknya biar bodo kayak kebo, karena sudah bertitel sarjana, ya digaji dengan ukuran sarjana.
Setelah ada UU ASN (Aparatur Sipil Negara), nasib PNS mulai diperhatikan, maksudnya gaji ditingkatkan, sehingga ada TKD (Tunjangan Kerja Dinamis). Yang bodo dan males, tidak terima itu barang. Tapi yang rajin dan pintar, gaji yang diterima bisa jauh lebih besar dari gaji pokoknya. Di DKI Jakarta, TKD lumayan besar, sehingga kelas pegawai rendahan saja kini gaji kotor bisa mencapai Rp 11 juta.
Sejak awal-awal republik, gaji PNS itu kecil. Lebih-lebih kalangan guru di tahun 1960-an, banyak yang terpaksa jadi transmigran, sebab gajinya hanya cukup untuk hidup seminggu. Tiga minggu selanjutnya haruslah menggunakan politik GLTL alias gali lobang tutup lobang. Bon hari ini, untuk dibayar gajian bulan depan. Begitu seterusnya, sehingga guru jika mau hidup harus nyambi nyawah jika tinggal di kampung.
Namun demikian kalangan ambtenar (priyayi jaman Belanda) selalu mencekoki anak-anaknya, jadi pegawai itu paling aman jadi PNS. Ibarat orang berlindung, di bawah pohon beringin. Sejuk dan tak bakalan ambruk. Sebaliknya kerja di swasta, potensi untuk bangkrut dan bubar selalu ada.
Ini sangat berkebalikan dengan pandangan Dahlan Iskan saat jadi Meneg BUMN. Generasi muda jangan mau jadi PNS, jika ingin hidup sejahtera. Di PNS tak ada tantangan, sedangkan di sektor swasta setiap tantangan akan dihargai secara layak. Ada juga sih tantangan di kalangan PNS, terutama pejabatnya. Misalnya ada proyek, berani tidak pejabat itu selaku pimpro berbuat dengan jujur, mewujudkan amanat negara tanpa berusaha untuk mbathi (cari untung).
Tantangan sekaligus godaan PNS memang sekitar itu. Program negara, jika sudah dijadikan proyek, yang bicara justru kira-kira kelebihannya ada berapa? Maka Wapres Boediono pernah mengingatkan, jangan terlalu percaya sama birokrat. Urusan senilai Rp 100 juta misalnya, bila ditangani birokrat bisa membengkak jadi Rp 150 juta.
Kalangan PNS yang pegang kendali sebuah kekuasaan, banyak sengaja bikin simpul-simpul birokrasi demi mendapatkan uang lebihan. Maka mereka pun punya motto: jika masih bisa dipersulit, kenapa urusan dipermudah? Soalnya ya itu tadi, kesulitan itu bisa jadi sumber pendapatan baru. Orang yang butuh pelayanan, jika ingin terbebas dari “kesulitan” yang diciptakannya, harus bayar.
Ironis memang. Kesulitan bagi masyarakat yang butuh pelayanan, justru jadi sumber kemakmuran bagi para pemangku kekuasaan dan kebijakan. Presiden Jokowi selalu menggerakkkan Saber Pungli-nya, tapi di sana sini terus saja ada PNS yang terjebak suap kecil-kecilan, sehingga dipecat dan tak bisa cari seuap nasi. (Cantrik Metaram)
