CORENG-moreng wajah Polri akibat ulah oknum-oknum anggotanya seharusnya menjadi pintu masuk untuk bersih-bersih dan berbenah diri total guna memulihkan kembali citra dan kredibilitas Korps Bhayangkara itu sebagai garda terdepan penegakan hukum.
Kasus teranyar terkait aksi penganiayaan terhadap Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan (keduanya berusia 19 tahun), anak Kabag Bin Operasional Ditserse Narkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Achiruddin Hasibuan (AKBP AH) Desember lalu.
Kasus itu baru terkuak ke publik empat bulan kemudian setelah videonya divirakan di medsos dan orang tua korban mengadu ke Kapolda Sumut.
Aksi penganiayaan di halaman rumah mewah AKBP AH di bilangan Helvetia, Kota Medan (22 Des.) diduga dipicu persoalan asmara terkait seorang perempuan antara korban Ken Admiral dan AH yang berlanjut pemukulan oleh AH terhadap Ken dan perusakan kendaraan Ken (21 Des).
Menurut keterangan penasehat hukum keluarga korban, Ken bersama temannya menuju rumah AH untuk meminta ganti rugi terkait rusaknya spion kendaraan milik orang tua Ken yang saat itu dipinjamnya.
Alih-alih mendapat ganti rugi, Ken malah dianiaya, ditendang, kepalanya diterantukkan ke aspal dan diludahi oleh Aditya, sementara AKBP yang ada di TKP bukannya melerai, baik selaku orang tua maupun polisi, malah menginstruksikan anaknya untuk memukuli korban.
Dari tayangan video ada suara perintah AKBP AH pada seseorang untuk mengambil senjata laras panjang di dalam rumah, namun dari penggeledahan yang dilakukan, baru ditemukan sepucuk “air soft gun”.
Aditya dijerat Ayat 1 dan 2 pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara, sementara AKBP AH bisa dikenai pasal berlapis, mulai dari pembiaran terhadap aksi kejahatan, tidak melaporkan pada yang berwajib dan ikut membantu aksi biadab itu.
Polda Sumut sendiri berkilah, penanganan kasus tersebut lamban karena korban tidak di Medan (kuliah di luar negeri) dan perlu waktu untuk mengumpulkan barang bukti, karena kedua belah pihak (korban dan tersangka pelaku) saling melaporkan ke Polda Sumut (pada 22 dan 23 Des).
Yang janggal di mata publik, Polda lebih dulu yang memproses laporan AH dan AKBP AH dengan menersangkakan korban, sebaliknya laporan korban yang dikirim lebih dulu tidak diproses, sampai beritanya viral, sehingga kasusnya diambil alih dari Poltabes Medan ke Polda Sumut.
Ketua Harian Kompolnas Beny Mamoto menilai lambannya penanganan pengaduan korban bisa jadi karena relasi kuasa tersangka pelaku sehingga petugas Bagian Propam Poltabes Sumut enggan atau “ewuh pakewuh”.
Menurut Beny, atasan terduga pelaku, bisa tidak memiliki nyali untuk memproses anggotanya yang melakukan perbuatan menyimpang, mungkin karena sebelumnya ia menerima sesuatu atau bisa juga ia memiliki “cacat” lain sehingga takut dibongkar anak buahnya.
Sementara pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai, institusi Polri saat ini bagai “lumbung” yang dikerubuti tikus-tikus, sehingga Peraturan Kepolisian No.7 tahun 2022 tentang etika profesi didasari nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya tidak digubris.
“Pamer pola hidup mewah atau flexing, terus berlanjut dengan dalih hartanya dari warisan, usaha atau kegiatan lainnya, “ tutur Bambang.
Seperti pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang kasus dugaan permainan pajak dengan transaksi ratusan miliar rupiah dan hartanya bernilai puluhan miliar rupiah yang terkuak setelah flexing dan penganiayaan terhadap korban, David, kasus AKBP AH juga bakal diselidiki oleh Polda Sumut.
Pamer Harta
Selain dikenal dengan hidup mewah, AKBP AH yang sudah dicopot dari jabatannya, juga sering berpose atau pamer moge Harley Davidson dan mobil Rubicon di medsos miliknya.
Lebih dari itu, hanya beberapa meter dari rumah mewahnya, ada gudang solar dan beberapa unit mobil tanki BBM yang diduga bisnis AKBP AH dalam kegiatan penimbunan atau pengoplosan solar sebagai praktek pencucian uang berasal dari transaksi narkoba yang ditanganinya.
Berdasarkan catatan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) 2021, kekayaan AKBP mencapai puluhan miliar rupiah, padahal yang dilaporkannya cuma Rp467 juta.
Anehnya, tidak ada kecurigaan sama sekali dari kalangan internal (misalnya Propam), atasan langsung, rekan-rekan sejawat di unitnya terkait aktivitas AKBP AH yang dilakukan selama bertahun-tahun.
Relasi kuasa, operasi senyap untuk menutup rapat-rapat kasus yang melibatkan anggotanya, juga pembiaran akibat lemahnya pengawasan berjenjang serta mandulnya unsur-unsur pengawasan seperti Divpropam, inspektorat dan lainnya agaknya perlu dibenahi secara total untuk memperbaiki citra Polri.
Selain kasus-kasus pungli di jalanan, pembuatan surat -surat kendaraan (BPPB, STNK) , pemerasan dan backing-backingan yang seolah-olah tidak ada matinya, sejumlah oknum Polri terlibat kasus yang diramaikan di media.
Sebut saja misalnya, Aiptu Labora Sitorus, anggota Polres Raja Ampat, Papua yang menjadi bandar pembalakan kayu liar dan penimbunan BBM dengan harta Rp1,5 triliun, Irjen Napoleon Bonaparte yang membantu pelarian buronan Joko Tjandra, kasus pembunuhan oleh Irjen Ferdy Sambo terhadap anak buahnya, Josua melibatkan sekitar 100 anggota Pori, penilapan barang bukti narkoba bernilai miliaran rupiah melibatkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dan keterlibatan AKBP Achiruddin Hasibuan atas aksi penganiayaan yang dilakukan anaknya.
Agaknya ada yang salah terkait pembentukan karakter anggota Polri yang semestinya membuat mereka sebagai insan-insan mulia, jujur dan terpercaya sebagai aparat penegak hukum yang berfungsi melindungi, mengayomi dan pelayan masyarakat.
Pembenahan tubuh Polri secara menyeluruh, jika tidak sekarang, kapan lagi?
