NEGARA jiran Singapura menduduki peringkat ketiga sebagai negara paling bersih dari praktek korupsi di dunia setelah Finlandia dn Swedia dan juaranya di Asia Tenggara.
Indeks Persepsi Korupai (CPI) yang dirilis Transparemcy International menggunakan skala 0 hingga 100. 0 berarti “sangat korup” dan 100 berarti “sangat bersih”.
Singapura memperoleh skor 84, hanya terpaut empat poin dari Finlandia dan terpaut enam poin dari Swedia yang  masing-masing peringkat 2 dan 1.
Di level Asia Tenggara, Singapura menjadi kampiun dari segi pemberantasan korupsi, jauh meninggalkan negara-negara tetangganya dalam penilaian CPI.
Indonesia di peringkat 99 dan skor 37, Malaysia dengan peringkat 57 dan skor 50, Thailand dengan peringkat 107 dan skor 34, Myanmar dengan peringkat 168 dan skor 16, Kamboja dengan peringkat 158 dan skor 21, dan Filipina dengan peringkat 114 dan skor 33. i
Di era kolonial, upaya pemberantasan korupsi di Singapura berjalan lambat. Pemerintah Inggris sempat membentuk Anti-Corruption Branch (ACB) di bawah kepolisian, namun gagal menindak tegas korupsi.
Kasus besar seperti skandal pencurian opium pada 1951 menjadi bukti lemahnya sistem saat itu. Ketika masih menjadi bagian dari Malaysia, Singapura menghadapi praktek korupsi mirip dengan negara-negara Asia lainnya.
Para pendirinya sadar akan hal itu. Mereka, yang sebagian besar berpendidikan Barat, memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda.
Tak hanya soal moralitas
PM Singapura pertama sekaligus salah satu founding fathers “Negeri Singa” modern, Lee Kuan Yew, memahami bahwa korupsi bukan hanya persoalan moralitas, tetapi hambatan nyata terhadap pembangunan ekonomi.
Lee dan para bapak bangsa Singapura lainnya menyadari, reformasi antikorupsi tidak bisa setengah hati. Dibutuhkan sistem yang dibersihkan dari atas ke bawah, menyeluruh dan sistematis, sebagaimana dilansir 3 Quarks Daily.
Situasi mulai berubah drastis ketika pada 1952 dibentuk Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), lembaga khusus pemberantasan korupsi di luar kepolisian.
Namun CPIB baru efektif setelah pemerintah Singapura merdeka, khususnya setelah diberlakukannya UU Anti korupsi yakni Prevention of Corruption Act (POCA) 1960.
CPIB menjadi lembaga super yang kuat dan independen, bebas dari intervensi politik, seperti dilansir dalam Singapore’s success in combating corruption: lessons for policy makers yang terbit di jurnal Asian Education and Development Studies 2017.
Lembaga anti rasuah itu memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki semua bentuk korupsi, tanpa pandang bulu.
Lewat POCA, CPIB bisa memeriksa rekening bank, pajak, dan kekayaan pejabat yang dianggap tidak wajar.
Bahkan, UU ini memungkinkan penindakan terhadap warga Singapura yang melakukan korupsi di luar negeri. Selain itu, pemerintah mendukung CPIB dengan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai.
Pada 2015, rasio petugas CPIB terhadap populasi adalah 1:23.858, meningkat signifikan dibanding 1:56.163 pada 2008.
Tidak dipolitisasi Â
Singapura juga menolak menjadikan isu korupsi sebagai senjata politik. CPIB tidak digunakan untuk menyerang lawan politik seperti seperti yang terjadi di sejumlah negara Asia lainnya.
Penegakan hukum dilakukan setara, baik terhadap pejabat, pengusaha, hingga pegawai sektor swasta.
Keberhasilan Singapura mengatasi korupsi juga tidak lepas dari komitmen politik yang tegas sejak masa pemerintahan Lee hingga penerusnya.
Pemerintah tidak ragu menindak pelaku korupsi, termasuk pejabat tinggi partai berkuasa sekalipun.
Hal ini menumbuhkan persepsi bahwa korupsi di Singapura adalah aktivitas berisiko tinggi dengan ganjaran berat.
Komitmen politik juga tercermin dari peningkatan anggaran dan jumlah pegawai CPIB dari tahun ke tahun.
Contohnya, anggaran CPIB naik dari 11,2 juta dollar AS pada 2008 menjadi 26,8 juta dollar AS pada 2015.
Jumlah personel meningkat dari 86 menjadi 232. Rasio petugas CPIB terhadap populasi meningkat menjadi 1:23.858.
Meski CPIB berada di bawah Kantor Perdana Menteri, praktiknya tetap independen. CPIB bahkan telah menyelidiki lima pejabat partai berkuasa, People’s Action Party (PAP), dan 8 pejabat tinggi sipil dari 1966–2014.
Bila PM menolak memberi izin penyelidikan terhadap pejabat tinggi, CPIB bisa meminta persetujuan Presiden Singapura.
Sejak awal masa jabatan Lee pada 1959 hingga saat ini, komitmen pemberantasan korupsi terus dipertahankan sebagai prioritas nasional.
Pemerintah Singapura mengadopsi pendekatan jangka panjang, tidak hanya reaktif terhadap kasus.
Gaji PNS tinggi
Di samping komitmen politik dan lembaga independen yang kuat, gaji pegawai pemerintah di Singapura juga ditinggikan untuk mencegah korupsi.
Contohnya, seorang perwira polisi lulusan perguruan tinggi bisa mengantongi 54.000 dollar AS (Rp 883 juta) per tahun.
Gaji akan terus meningkat seiring senioritas dan keahlian, menjadikan Singapura sebagai salah satu yurisdiksi kepolisian paling aman di dunia.
Anggota parlemen Singapura digaji 142.000 dollar AS per tahun (Rp 2,3 miliar), sedangkan anggota kabinet menerima 816.000 dollar AS (Rp 13 miliar), yang dapat meningkat hingga hampir 1,5 juta dollar AS (Rp 24,5 miliar).
PM Singapura bahkan menjadi kepala pemerintahan dengan gaji tertinggi di dunia: 1,69 juta dollar AS per tahun (Rp 27,6 miliar), dengan pendapatan total yang bisa mencapai 2,25 juta dollar AS (Rp 36,8 miliar) setelah bonus. Meski bergaji tinggi, pendapatan tersebut juga disertai dengan akuntabilitas.
Bonus tahunan PM Singapura ditentukan oleh pencapaian indikator kunci, seperti pertumbuhan pendapatan median warga, pengurangan pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Bagaimana dengan Indoesia? Sudah 23 tahun sejak KPK dibentuk pada 2022, praktek korupsi makin menggila dan merajalela, jumlah yang dikoruppun wow!
KPK selain dilemahkan dengan revisi UU KPK No. 19/2019 yang paling tidak memuat 26 pasal pelemahaman, sebagian pimpinannya juga terjerat korupsi, yang tersisapun seolah kehilangan greget dan nyali!.
