JAKARTA – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) meminta masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) serius ditangani Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Sekjen SBMI Bobby Alwi menuturkan, pemerintah memang memiliki banyak program untuk mencegah TKI ilegal. Namun, program-program tersebut belum maksimal di lapangan karena masih banyak TKI jadi korban calo dan PJTKI nakal.
Bobby mencontohkan sistem pendataan buruh migran dan proses migrasi kerja buruh migran masih lemah. “Informasi tentang pelayanan TKI yang diberikan BNP2TKI dan dinas tenaga kerja di daerah juga masih sangat kurang. Sehingga banyak calon TKI yang menjadi korban calo dan PJTKI nakal,” kata dia dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (1/9/2016).
Lebih lanjut, ia mengatakan penanganan kasus dan bantuan hukum terhadap TKI yang masih lemah. Padahal, TKI mesti dapat perlindungan. “TKI kita bukan komoditas yang seenaknya diperdagangkan, mereka manusia yang berhak mendapat perlindungan,” ungkap dia.
Dia menegaskan, selama pengawasan masih lemah maka perekrutan TKI ilegal akan tetap marak. “Selama ini tidak ada data akurat dari BNP2TKI tentang penindakan PJTKI. Pelaku perekrutan buruh migran yang tidak menjalankan prosedur harus ditindak tegas dan bisa dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,” tandasnya, sebagaimana dilaporkan Liputan6.com
