JAKARTA – Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan hampir semua daerah terjebak oleh birokrasi yang sebenarnya dibuat oleh manusia, tetapi justru menyandera penanggulangan bencana.
Menurutnya anggaran penanggulangan bencana di daerah untuk BPBD masih sangat minim, belum lagi pergantian kepala BPBD yang sarat dengan kepentingan politik lokal.
Sutopo mencontohkan yang terjadi di DKI Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta baru dibentuk pada 2011 karena sebelum itu penanggulangan bencana menjadi domain Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
Baru berusia enam tahun sejak dibentuk, kepala BPBD DKI Jakarta sudah tujuh kali berganti. Padahal, penanggulangan benana dituntut cepat, tepat, profesional dan dilakukan oleh orang-orang yang ahli.
“Menangani bencana bukan seperti menangani tahun anggaran. Bencana bisa kapan saja terjadi. Karena itu, diperlukan orang-orang yang memang ahli dan profesional. Paham dan tahu apa yang harus dilakukan,” kata Sutopo, dikutip Antara.
Ditambahkannya, anggapan daerah kerap tidak siap menanggulangi bencana dan lebih banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.
Sementara menurutnya Jatim menjadi yang paling siap bencana, “Dari seluruh provinsi, Jawa Timur yang bisa dibilang paling siap bencana. Mereka jarang meminta bantuan dari pusat saat terjadi bencana. Jawa Tengah juga cukup bagus,” kata Sutopo, Senin (8/1/2018).
 Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan hampir semua daerah){kind=link}