PEPATAH lama mengatakan, buruk muka cermin dibelah. Lha kalau buruknya air PAM di Ibukota, apakah Pemprov DKI harus dibelah? Ya enggaklah! Sebab sebetulnya yang buruk itu bukannya air leidengnya, tapi pelayanannya kepada warga DKI Jakarta. Betapa tidak, dari 10 jutaan penduduk Ibukota, yang memperoleh pelayanan air PAM baru 4 jutaan doang. Sudah pernah diswastakan selama 25 tahun sejak 1998, tapi tidak banyak menolong keadaan. Artinya 6 juta warga Ibukota tetap pakai air tanah, bahkan kawasan Jakarta Utara air saja harus membeli.
Pada Februari lalu Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menerima kembali pengelolaan air PAM dari PT Palyja dan PT Aetra. Meski nasihatnya standar sekali, Bapak Pj Gubernur memberi petunjuk, agar PD Pam Jaya dalam mengelola air bersih di Jakarta ditingkatkan. Artinya, jaringan PAM makin diperluas dan tarifnya menjadi lebih murah ketimbang saat swastanisasi.
Selama dikelola swasta, ternyata Pemprov DKI malah merugi. Sebagaimana catatan BPK Jakarta, sampai tahun 2015 saja kerugian yang diderita PAM Jaya sejak meneken kontrak penswastaan air hingga Desember 2015 mencapai Rp1,4 triliun. Kerugian tersebut antara lain terjadi karena PAM Jaya harus membayar kewajiban (shortfall) kepada perusahaan swasta sebesar Rp395 miliar dan Rp237,1 miliar.
Itu baru sampai tahun 2015, tahun-tahun berikutnya bisa semakin babak belur. Tahun 2022 lalu, Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta KPK untuk meninjau kembali swastanisasi air minum yang dilakukan oleh PAM Jaya. Uchok mensinyalir, dari perjanjian kerjasama tersebut, terdapat potensi kerugian bagi Pemda mencapai Rp 44,7 triliun.
Beda lagi dengan perhitungan LBH Jakarta. Kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) berpotensi merugikan Pemprov Rp1,77 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh LBH, Aetra per tahun 2016 mendapatkan keuntungan sebesar Rp1,09 miliar per hari dari air yang dijual dan laba usaha sebesar Rp400,3 miliar per tahunnya.
Apabila air sepenuhnya dikelola oleh PD PAM Jaya, seharusnya PD PAM Jaya mampu menjual air bersih kepada masyarakat dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dikenakan sekarang. Sebagai perbandingan, dengan harga air baku sebesar Rp133/m3 PDAM Surya Sembada Surabaya mampu menjual air bersih dengan harga Rp2.860/m3. Sedangkan di DKI Jakarta, karena swastanisasi ini PD PAM Jaya menjual air bersih dengan harga Rp7.800/m3 padahal harga air bakunya sebesar Rp202/m3.
Kerjasama model begini namanya rakyat dibikin buntung oleh oknum-oknum pejabat mau cari untung. Dan setelah kembali dikelola PD PAM Jaya sendiri, tentunya tarif air minum bisa jauh lebih murah. Tapi masalahnya, apakah setelah tarifnya dibikin rendah semua warga DKI mau menggunakan air leideng buat keperluan sehari-hari? Tidak juga, terutama bagi warga DKI Jakarta yang air tanahnya dianggap masih bagus.
Pemda DKI dan para ahli sudah berulangkali mengingatkan, posisi tanah di Jakarta semakin menurun akibat penyedotan air tanah secara tak terkendali. Tapi kebanyakan rakyat dan perusahaan menganggap sepi dan mbelgedes saja. Alasannya, selagi air tanah masih bagus dan layak minum, ngapain langganan air PAM?
Ini terjadi misalnya di Kaveling DKI Cipayung Jakarta Timur. Ketika PT Aetra membangun jaringan dan memasarkan sekitar tahun 2010, dari 500-an KK, yang berlangganan hanya sekitar 5 persen. Padahal biayanya bisa dicicil beberapa kali. Alasannya ya itu tadi, air tanahnya masih bagus, ngapain air harus beli dan mahal lagi.
Penulis ikut berlangganan air PAM tersebut. Tapi motifnya beda; hanya karena dendam masa lalu atau obsesi di masa kecil. Tahun 1960 oleh ayah diajak bapak ke Yogyakarta lihat Sekaten, dan nginepnya di rumah keluarga yang menjadi CPM di Sentul. Mandinya pakai air PAM, rasanya seger banget ditingkah baunya kaporit. Pengin sekali kapan di kampungku dipasangi air leideng.
Tapi jangankan di pedesaan, yang di kota ibukota negara saja saat penulis tinggal di Cempaka Putih (Jakpus) dan Sukapura (Jakut) tak pernah masuk jaringan PAM. Baru setelah sekian tinggal di Kaveling DKI Cipayung, belasan tahun kemudian menikmati air PAM. Sialnya, bau kaporit yang menurut hidungku terasa segar, PAM dari distribusi Gudang Air Pasar Rebo itu sama sekali tak berbau kaporit. Apa hidung penulis yang ada kelainan? Nggak papalah, yang penting bukan hidung belang…..! (Cantrik Metaram)
Â
