IBARAT nasi sudah menjadi bubur, para pemain, pelatih dan jutaan pencinta sepak bola di tanah air harus mengubur mimpi dan tidak perlu meratapi lagi pembatalan Piala Dunia U-20 2023 oleh FIFA.
Tentu, agar tidak “terperosok di lubang berikutnya”, para politisi hendaknya bercermin diri, tidak gegabah dan berfikiran picik agar tidak terlalu mahal harga yang harus dibayar akibat ulah mereka.
Yang tidak bisa dipahami nalar publik, kenapa tidak seorang pun, baik wakil pemerintah, PSSI dan dan kepala daerah yang sudah menyetujui kesediaan menjadi tuan rumah PD U-20 sesuai statuta FIFA, tiba-tiba membatalkannya.
Mestinya, saat mengikuti bidding (penawaran diri) menjadi tuan rumah PD U-20 2023 Juli 2022 lalu seluruh persoalan dan implikasinya termasuk jika timnas Israel lolos dalam kualikasi sudah diperhitungkan.
Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi tuan rumah dari enam provinsi lokasi ajang PD U-20 itu juga sudah menyepakati seluruh persyaratan sebagai tuan rumah sesuai statuta FIFA.
Selain Semarang dan Surabaya, PD U-20 yang merupakan event bergengsi sepak bola kedua setelah Piala Dunia senior, digelar di empat ibukota provinsi lainya yakni Bandung, Jakarta, Palembang dan Surabaya 20 Mei sampai 11 Junia 2023.
Ganjar dan Wayan Koster juga selalu ikut meninjau kesiapan sarana dan parsarana terutama venue yang akan digunakan, baik mendampingi perwakilan FIFA mau pun pejabat Indonesia.
Yang membingungkan, keduanya adalah kader PDI-P, partai pengusung pemerintah di bawah Presiden Jokowi yang serius dan mendukung sepenuhnya peyelenggaraan event tersebut. Selain PDI-P, yang menolak kehadiran timnas Israel adalah PKS.
“PDI-P mungkin salah kalkulasi, menganggap penolakan terhadap timnas Israel bakal mengerek elektabilitas partai, “ ujar pengamat politik Burhanuddin Muhtadi seraya menambahkan, mereka juga tidak menyangka reaksi FIFA sekeras itu.
Usut yang Umumkan Pembatalan
Yang membuat FIFA berang, kata wartawan olahraga Yesayas Octavianus dalam dialog di TV swasta (31/3), karena sebelum pihaknya resmi membatalkan pengundian (drawing) peserta, muncul isu pembatalan dari pihak Indonesia.
“Perlu diusut, siapa yang menyatakan pembatalan tersebut, karena hal itu tidak etis, hanya FIFA yang berwenang memutuskannya, “ kata Oktavianus.
Selain biaya persiapan seperti yang diminta sebesar Rp 3,4 triliun oleh kemenpora dan renovasi venue Rp175 miliar yang diminta kementerian PUPR, kerugian juga diderita para vendor, usaha UMKM dan banyak pihak lainnya.
Disamping kehilangan kesempatan langka menjadi tuan rumah PD U-20, Indonesia juga bisa dikucilkan dari kegiatan persekabolaan jika FIFA mengenakan sanksi (di-banned) selanjutnya, seperti tidak mengakui agenda PSSI dan larangan mengikuti turnamen regional dan dunia.
Pelarangan kehadiran atlit Israel, juga dinilai publik tidak konsisten, mengingat sebelumnya pebulu tangkisnya juga ikut dalam kejuaraan dunia BWF 2015, pebalap sepedanya di UCI Track Nations Cup 2023 (keduanya di Jakarta).
Bahkan yang lebih politis, dua anggota parlemen Israel hadir di pertemuan antarparlemen dunia ke-14 di Bali, 20 – 24 Maret, 2022 dimana Ketua Umum PDI-P Puan Maharani menjadi tuan rumah, juga Wayan Koster selaku gubernur. Mereka berdua tidak keberatan.
Jika alasan yang selalu didengang-dengungkan pihak yang menentang kehadiran timnas Israel dalam PD U-20 , RI menjunjung tinggi konstitusi yang disebutkan di UUD 1945, faktanya juga tidak konsisten.
Pada alinea I pembukaan UUD 1945 disebutkan, “sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
FIFA seperti yang juga ditegaskan oleh Presiden Jokowi meminta semua pihak bersikap sama untuk tidak mencampuradukkan persoalan politik dengan olahraga.
Memang sanksi larangan dijatuhkan bagi timnas dan klub-klub Rusia untuk bertanding di event yang digelar FIFA sebagai hukuman invasi negara itu ke Ukraina, tetapi hal itu dilakukan karena desakan dari persatuan sepakbola Eropa (UEFA).
Sebaliknya, RI yang sudah ditetapkan pencalonannya sebagai tuan rumah, tidak bisa begitu saja menolak timnas Israel yang lolos babak kualifikasi mewakili Eopa setelah menaklukkan Inggeris, kecuali ada permintaan dari Konfederasi Sepakbola Asia (AFC).
Palestina tak mempermasalahkan
Pemerintah Palestina sendiri, seperti disampaikan dubesnya di Jakarta, Zuhair Al-Shun, tidak mempermasalahkan kehadiran timnas Israel yang kehadirannya tidak melunturkan dukungan RI pada perjuangan rakyat Palestina.
Walau bemusuhan dengan negara Yahudi, pelatih timnas Palestina adalah orang Yahudi, sebaliknya anggota timas Israel juga ada yang pemeluk Islam.
Jadi, banyak pihak melihat, penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel dalam PD U-22 nuasa kentalnya dilatarbelakangi motif politik menjelang Pemilu serentak 2024.
Kekecewaan juga dilontarkan oleh Asisten Pelatih Garuda Muda, Nova Arianto yang menyebutkan, kerja keras pemain yang dilakukan sejak beberapa tahun berujung sia-sia.
Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah PD U-22, menurut dia, tidak terjadi jika olah raga tidak dicampuradukkan dengan isu politik dan agama.
“Saya bisa paham jika Indonesia mendukung negara lain (Palestina) sekuat tenaga, namun yang tidak bisa saya pahami, kesebelasan Israel dan Palestina bisa bertanding, tapi anak-anak kita kita malah tidak, “ ujarnya.
Menurut catatan, Indonesia juga pernah dikucilkan oleh FIFA saat terjadi kekisruhan antara pemerintah dengan pengurus PSSI pada 2015.
Semoga kasus ini yang terakhir dan ke depannya, tidak ada lagi politisi yang menggunakan segala cara, berlindung di balik konstitusi, demi mencapai ambisi politik mereka, akibatnya, yang merugi rakyat, bangsa dan negara.
