PENYEBARAN jumlah orang yang terpapar virus corona SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 belum terkendali, bahkan pada pekan-pekan ini cenderung meningkat, sementara disiplin warga makin mengendur dan petugas juga kewalahan mengatasinya.
Menurut catatan, sejak 13 Januari angka penambahan kasus positif harian Covid-19 rata-rata di atas 10.000 kasus, bahkan pernah empat hari berurutan memecahkan rekor yakni pada periode 13 sampai 16 Januari masing-masing 11.278 kasus, 11.557 kasus, 12.018 kasus dan 14.224 kasus. Â Hanya pada 25 Januari yang terendah yakni 9.994 kasus
Dalam upaya menekan angka lonjakan kasus, pemerintah selain  memberlakukan PSBB juga Pembrlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah kabupaten dan kota di tujuh provinsi di P. Jawa antara 11 sampai 25 Januari dana diperpanjang lagi dari 26 Januari sampai 8 Februari.
Dari hasil evaluasi pelaksanaan PPKM pertama, ternyata penurunan paparan kasus Covid-19 hanya terjad di DIY Yogyakarta dan Provinsi Banten, sementara di kelima wilayah tetap meningkat.
Epidemiolog Universitas Griffith, Australia Dicki Budiman menyebutkan, setiap kebijakan yang diambil untuk menekan laju penyebaran Covid-19 sulit berhasil jika tidak ada ketegasan penegakan hukum dan keseriusan aparat mengawasinya.
Menurut pengamatan penulis, contohnya mikrolet M-16 jalur Ps. Minggu – Kp. Melayu di Jakarta, sopir ngetem di St. Kalibata menungu sampai penumpang penuh bahkan bersedakan, kecuali penumpang di depan di samping pengemudi.
Orang-orang yang melanggar protokol kesehatan, seperti pengendara motor yang tidak mengenakan masker, kerumunan orang di pasar-pasar tradional di perkantoran  yang sebagian juga tidak mengenai masker tampak semakin banyak.
Selain warga, para petugas agaknya juga sama-sama kelelahan menghadapi pandemi Covid-19 dan berbagai pembatasan kegiatan yang diberlakukan sejak April 2020 lalu.
Hasil Test Lambat
Sementara Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia juga mengakui, masih banyak warga yang mengeluhkan lambatnya keluar hasil pemeriksaan sampai seminggu lebih.
Hal itu terjadi karena keterbatasan stok reagen akibat  adanya pembatasaan kuota dari produsen kepada setiap negara, sehingga untuk mengatasinya dilakukan rapid test melalui puskesmas yang tingkat akurasinya rendah.
Penolakan pasien oleh rumah-rumah sakit rujukan juga terjadi di sejumlah tempat terutama di wilayah Jawa, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Di wilayah DKI Jakarta misalnya RSDC Wisma Atlit Kemayoran, Jakarta pusat dan Pademangan , Jakarta Utara yang semula hanya melayani   pasien Covid-19 bergejala ringan sampai sedang, juga menerima pasien bergejala berat.
Akibatnya, seperti dituturkan Kordinator RSDC Mayjen TNI Tugas Ratmono, meskipun tidak memiliki standar Intensive Care Unit (ICU), pihaknya mengoptimalkan kedua RS darurat itu sebagai ICU Transisi.
Untuk itu, para nakes termasuk perawat di kedua RSDC terpaksa melakukan pelayanan berstandar ICU yang sebenarnya berbeda, sambil menunggu ada RS Rujukan yang sudah bisa menampung pasien baru.
“Kalau RS Rujukan penuh semua, kami optimalkan saja pelayanan pasien yang sudah dirawat di RSDC, “ ujarnya.
Bukan Warga Jakarta
Sementara Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berkilah bahwa penuhnya RS di wilayahnya karena 30 persen pasien adalah warga wilayah penyangga (Bodetabek), bukan warga DKI Jakarta.
Namun Walikota Bogor Bima Arya juga menyebutkan, RS-RS di wilayahnya juga melayani pasien asal DKI Jakarta. Hal sama agaknya juga terjadi di Bekasi, Tangerang atau Depok yang tentunya juga melayani banyak pasien berdomisili di wilayah ibukota.
Melonjaknya jumlah korban yang meninggal akibat Covid-19 juga membuat tiga pemakaman umum yang disediakan bagi korban yang meninggal yakni TPU Tegal Alur (Jakarta Barat), TPU Pondok Ranggon (Jakarta Timur) dan TPU Rorotan terisi semua.
Dua TPU lagi yang disiapkan yakni TPU Srengseng Sawah (Jakarta Selatan) dan TPU Bambu Apus (Jakarta Timur juga dilaporkan sudah penuh) sehingga Pemprov DKI Jakarta harus membuka TPU baru lagi.
Korban positif Covid-19 di Indonesia pada 25 Januari tercatat 999.256, korban meninggal 28.132 orang dan pasien yang sembuh 809.488 orang.
Yang membuat miris adalah acara sukuran DPD PDI-P Bali (23/1) yang   menjadi viral di media karena disebut-sebut melanggar protokol kesehatan Covid-19 dan juga melanggar kepatutan karena seharusnya mereka jadi panutan publik.
Dari tayangan video, tampak Ketua DPD PDI-P Bali I Wayan Koster meniup lilin dikelilingi undangan lainnya tanpa menjaga jarak dan saling menyuapkan nasi tmpeng dengan sendok yang sama.
Koster sendiri berkilah bahwa acara itu tidak melanggar prokes, hanya diikuti sekitar 25 undangan yang semuanya menjalani tes antigen dan dinyatakan non reaktif. “Momen suap-suapan dengan sendok yang sama, hanya demi efektivitas saja, “ katanya.
Kondisi saat ini, penyebaran virus mengarah menuju pancaknya, publik merasa lelah melakukan prokes sudah sekitar 10 bulan lamanya, pemerintah gamang karena belum menemukan solusi pengendaliannya, sebaliknya para petugas juga kehabisan akal menghadapi masa yang sebagian membandel.
Upaya all-out atau habis-habisan memerangi Covid-19 perlu dilakukan, tidak mengenakan cara biasa-biasa saja, tetapi perlu ide yang ‘out-of the box’ disertai sanksi tegas, ketauladanan oleh para politisi dan segenap elite di negeri ini juga menaikkan moral para petugas di lapangan termasuk para nakes yang sebagian berguguran.
Kumandangkan perang melawan Covid-19!
