SEJAK ABG (Anak Baru Gede), kita kenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tak hanya kenal, harus memiliki ketika telah berusia 17 tahun. Bahkan sekarang ada pula Kartu Identitas Anak (KIA) yang bisa diperoleh sejak balita. Memasuki era globalisasi yang serba digital, ada pula Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Nikah, bahkan Kartu Kredit. Sampai-sampai dalam debat Cawapres semalam, Cawapres Sandiaga Uno berani bilang, “Rakyat terbebani banyak kartu.”
Dari sekian banyak kartu di Indonesia, paling populer memang Kartu (Tanda) Penduduk. Sejak usia 17 tahun, setiap penduduk Indonesia wajib memiliki KTP, dan boleh nonton film dewasa di gedung bioskop. Dewasa ukuran KTP memang beda dengan dewasa ukuran bis dan pesawat. Untuk moda transportasi, meski usia baru 12 tahun harus bayar penuh.
KTP dulu setiap daerah memasang logo Pemdanya dalam KTP. Tapi sejak ada KTP nasional, logo Pemda tidak tampil lagi. Semua dibikin sama seluruh Indonesia, sehingga tak ada lagi primordialisme dalam KTP. Dulu orang ada yang suka ledek-ledekan sama teman. Dia membanggakan KTP Monas (DKI), dan mengolok-olok KTP golok (Bekasi). KTP sekarang dibuat lebih canggih, namanya e-KTP, meski harus pakai tumbal Ketua DPR tumbang gara-gara memark up biaya pembuatan KTP elektronik.
Bagi keluarga baru yang menjadi suami istri sejak tahun 2018, juga mulai akrab dengan Kartu Nikah, yakni pengganti Surat Nikah. Bukan berarti surat nikah dihapuskan, tapi sekedar cara praktis dari Kementrian Agama agar suami istri tak perlu bawa Surat Nikahnya ke mana-mana. Dengan membawa Kartu Nikah, suami istri mau menginap cukup tunjukkan Kartu Nikah sudah bisa cek in. Sebab sering terjadi, meski benar-benar suami istri, gara-gara tidak bawa Surat Nikah tak bisa menginap di hotel syariah.
Nah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), ada sejak pemerintahan Jokowi-JK. Dengan KIP keluarga tak mampu dapat bantuan pemerintah untuk pendidikan anak-anaknya. Begitu pula dengan KIS, negara membantu meringanakan orang miskin dalam urusan kesehatan di samping BPJS-Kesehatan tentunya. Bagaimana dengan KISS? Oh, itu urusan anak muda pacaran, baik yang kaya maupun yang miskin, suka nyolong-nyolong meski belum resmi menjadi suami istri.
Begitulah, karena begitu banyak kartu yang beredar di negeri ini, Cawapres Sandiaga Uno dalam debat Capres semalam sampai bilang, terlalu banyak kartu yang membebani rakyat. Mestinya, hanya dengan satu Kartu Penduduk, rakyat sudah bisa akses berbagai keperluan.
Sebetulnya, yang membebani rakyat itu justru Kartu Kredit! Manusia modern sekarang, kebanyakan memiliki Kartu Kredit yang dikeluarkan berbagi bank, baik milik pemerintah, swasta maupun bank asing. Lihat saja dompet mereka, antara Kartu Penduduk dan Kartu Kredit berbagi tempat di dompet. Kelihatannya menambah gengsi pemiliknya, padahal itu malah tanda-tanda orang hobi ngutang!
Kini pengguna Kartu Kredit sudah lebih dari 17,2 juta. Ini akibat gencarnya pihak bank mempromosikan Kartu Kredit. Setiap hari petugas bank telpon dan SMS calon nasabah untuk menggunakan Kartu Kredit produk banknya. Tak jelas dari mana dia memperoleh data-data alamat itu. Padahal begitu tahu usia calon nasabah sudah kepala enam (di atas 65 tahun), mereka menolaknya untuk memproses. Itu usia-usia kritis manusia Indonesia.
Dengan Kartu Kredit limit minimal Rp 3 juta, orang sudah merasa pede masuk toko meski kantong bokek. Itulah penyakit orang punya Kartu Kredit, jadi punya nafsu belanja. Toh tinggal gesek ini, begitu pikirnya. Padahal jika tidak pandai-pandai menggunakannya bisa menumpuk utangnya, karena tiap bulan hanya mampu bayar bunganya. Akhirnya mulai ambil perhatian pada SMS: terima bantu penutupan Kartu Kredit.
Padahal mustinya Kartu Kredit sebagai cadangan saja. Ketika dalam kondisi terdesak baru digunakan, dan buru-buru bayar kembali setelah tiba di rumah. Jika bisa disiplin begini, pastilah Kartu Kredit tidak akan membebani pikiran. (Cantrik Metaram)
