TERNYATA udang lobster termasuk biota laut yang membahayakan. Jangankan yang sudah dewasa, baru bayi atau benurnya saja, ketika “mencapit” seorang menteri langsung KO dan kehilangan jabatannya. Itulah nasib Edhy Prabowo, Menteri KKP (Kementrian Kelautan & Perikanan) pengganti Susi Pujiastuti. Baru setahun menjabat langsung “tewas” gara-gara terkena OTT KPK dalam kasus ekspor bayi lobster. Orang Jawa mengistilahkan: ora kuwat drajat!
Udang lobster memang lezat, dibumbu asam manis bikin ilat ngibing, kata orang Banyumas, saking enaknya. Sampai-sampai para anggota DPRD DKI Jakarta juga sangat mendambakan makan lobster. Tahun 2015, ketika jatah perjalanan dinas sehari hanya Rp 470.000,- mereka protes ke Gubernur Ahok karena tak bisa untuk makan lobster. Betapa lezatnya lobster, sampai-sampai para wakil rakyat pun mengimpi-impikannya.
Tapi bagi kalangan eksportir, justru yang enak bayinya lobster. Soalnya, ketika diekspor mereka bisa menangguk untung lebih gede. Bayangkan, ongkos kirim benur itu ke Vietman rata-rata Rp 200,- perekor. Tapi lewat monopoli ekspor oleh PT ACK dipatok Rp 1.800,- Kelebihan Rp 1.600,- perekor itu selain untuk biasa pesawat pengiriman, juga masuk kantong Menteri KKP dan para pembantunya.
Ironisnya, ketika ditanya pers Mentri Edhy Prabowo selalu berdalih bahwa ekspor benur dibuka kembali demi menyejahterakan petambak pembibitan benur di pesisir selatan. Padahal faktanya, justru hanya mensejahterakan oknum-oknum di KKP belaka. Bukan memakmurkan petambak, bukan pula menambah pemasukan ke Kas Negara.
Menteri KKP pernah diingatkan staf ahlinya, tapi tak digubris. Akhirnya Edhy Prabowo Cs kena batunya. Habis bertugas ke AS dan pulangnya mampir ke Hawai untuk shoping, ditangkap penyidik KPK pimpinan Novel Baswedan di Bandara Sukarno-Hatta. Menteri dan istrinya banyak belanja barang mewah dari hasil suap PT ACK itu. Akibatnya sangat ironis, habis jalan-jalan ke Honolulu dipaksa KPK untuk hono kene wae (di sini saja) alias ditahan.
Jaman menteri Susi Pujiastuti, ekspor benur memang dilarang. Budidayakan dulu oleh petambak, nanti setelah gede baru dijual ke berbagai negara dengan harga tinggi, sampai Rp 4 juta seekor. Tapi oleh Menteri penggantinya kran ekspor benur justru dibuka seluas-luasanya, dengan akibat seperti di atas, menguntungkan para oknum KKP dan para ekportir kagetan.
Semenjak kran ekspor benur dibuka oleh Menteri KKP, ekportir benur membengkak. Dari 31 eksportir yang ada, ternyata mereka kebanyakan dari partainya Menteri KKP, Gerindra. Tambah kacau lagi, wewenang ekspor itu kemudian dimonopoli oleh PT ACK. Maka eksportir yang tak dapat job itu mengadu ke KPK dan sejak Agustus lalu mulai diselidiki, hasilnya Menteri KKP Cs terkena OTT.
Ketika Menteri KKP ditangkap KPK, banyak orang terkaget-kaget. Sepanjang Jokowi membentuk kabinet, baru kali ini menterinya yang terkena OTT. Oo, ternyata Edhy Prabowo nafsu banget membuka kran ekspor benur karena ada maunya to? Akibat penangkapan Edhy Prabowo, di medsos ada komentar nakal. “Dulu ada cerita silat karya Kho Ping Ho berjudul Bajak Laut Kertapati, sekarang ada lagi: Bajak Laut Edhy Prabowo”.
Mungkin di rumahnya Pangandaran Ciamis sana, Susi Pujiastuti tertawa berguling-guling mendengar Menteri KKP penggantinya ditangkap KPK. Tapi ternyata tidak, berkomentar pun tidak mau. Padahal selama ini Menteri Edhy Prabowo menyindir dan menilai bahwa kebijakan ekspor benurnya Susi itu keliru. Dia semakin pede saja karena kebijakannya didukung oleh penasihatnya Effendi Gozali. Bahkan pakar komunikasi itu siap berdebat lobster dengan Susi kapan saja, di mana saja kalau perlu sambil minum Coca Cola.
Paling mengagetkan adalah komentar Menteri KKP ad interim Luhut Panjaitan. Bliaunya minta agar KPK tidak memeriksa Edhy Prabowo berlebihan. “Dia itu orang baik,” kata menteri segala urusan itu. Publik pun heran, menteri kena OTT kok dianggap baik. Gara-gara menteri KKP kecapit lobster, ukuran baik itu menjadi abu-abu. (Cantrik Metaram).
