BANGLADESH – Seorang politikus oposisi Bangladesh mengatakan sebuah kesepakatan yang ditandatangani antara Bangladesh dan Myanmar mengenai pemulangan sukarela lebih dari 600.000 orang Rohingya, akan merugikan muslim rohingya itu sendiri.
Partai oposisi utama Bangladesh mengkritik pemerintah karena “menjual dirinya sendiri” kepada pemerintah Myanmar untuk mendapatkan kesepakatan untuk menghapus Rohingya.
“Di mana Anda mengirim orang-orang Rohingya? Mereka melarikan diri dari genggaman seekor harimau karena takut mati, tapi Anda kembali mendorong mereka menuju harimau yang sama,” ujar Mirza Fakhrul Islam Alamgir, sekretaris jenderal BNP.
“Orang akan mendapat kesan melalui kesepakatan bahwa pemerintah telah menerima apapun yang dikatakan Myanmar.” tambahnya, dilansir Aljazeera.
Kesepakatan tersebut, yang ditandatangani pada 23 November oleh dua menteri luar negeri negara tersebut, menyalahkan sebuah kelompok pemberontak Rohingya daripada tentara Myanmar, yang melakukan kampanye pembakaran dan pembunuhan terhadap minoritas yang dianiaya tersebut.
Teks kesepakatan tersebut bertentangan dengan kesimpulan yang hampir bulat dari masyarakat internasional, termasuk di Bangladesh, yang menyalahkan eksodus massal atas kekejaman oleh militer Myanmar.
Pada pertemuan Kelompok Kontak OKI di New York pada bulan Oktober, Sheikh Hasina, perdana menteri Bangladesh, menggambarkan kejadian di Myanmar sebagai “pembersihan etnis” dan menyatakan bahwa “operasi militer yang sedang berlangsung oleh pemerintah Myanmar telah menciptakan kekacauan di negara bagian Rakhine” .
Organisasi hak asasi manusia mengatakan kepada Al Jazeera ada beberapa kekhawatiran dengan kesepakatan tersebut yang juga menyarankan agar Myanmar mengambil “tindakan yang diperlukan untuk menghentikan arus keluar (Rohingya)”.
Olof Blomqvist, seorang peneliti dengan Amnesty International, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “terlalu dini” untuk mulai berbicara tentang memulangkan kembali masyarakat.
“Dengan seluruh desa dibakar ke tanah, di mana Rohingya akan tinggal ?” katanya.
“Rohingya masih melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh setiap hari, dan kembali ke Myanmar mereka hidup di bawah sistem diskriminasi dan pemisahan yang disponsori negara yang berjumlah apartheid.” tambahnya.
“Sementara pengungsi Rohingya memiliki hak untuk kembali ke Myanmar, di bawah hukum internasional, tidak ada yang harus dipaksa kembali ke situasi di mana mereka dapat menghadapi penganiayaan atau pelanggaran hak-hak serius”. tandasnya.
