JAKARTA, KBKNEWS.id – Dompet Dhuafa memfasilitasi diskusi bersama sejumlah pakar hukum dan hubungan internasional untuk mengkaji hubungan perdagangan Indonesia dengan Israel, termasuk transaksi tidak langsung melalui negara ketiga.
Kajian ini diharapkan menjadi landasan advokasi untuk mendorong kebijakan perdagangan yang mempertimbangkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.
Diskusi bertajuk Focus Group Discussion (FGD) tersebut digelar di Rumah Belajar ICW, Kamis (5/11/2026). Forum ini melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk membahas kemungkinan langkah hukum terhadap kebijakan perdagangan Indonesia.
Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hadi Rahmat Purnama, menilai pemerintah perlu mengevaluasi aktivitas perdagangan dan investasi dengan perusahaan-perusahaan Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional UI, Asra Virgianita, menyebut Indonesia memiliki ruang untuk meninjau ulang hubungan perdagangan tersebut. Menurutnya, kajian berbasis data diperlukan untuk mengukur kontribusi perdagangan dengan Israel terhadap perekonomian nasional.
Dari sisi hukum, Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu, mendorong masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah mempertimbangkan uji materi Undang-Undang Perdagangan. Ia menyoroti Pasal 82 yang dinilai masih membuka ruang pengaturan perdagangan dengan negara yang diduga terlibat kejahatan kemanusiaan.
Tim Advokasi Dompet Dhuafa, Azka, mengatakan forum tersebut turut membahas kemungkinan keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok kebutuhan Israel melalui negara ketiga. Pembahasan diarahkan untuk memetakan regulasi serta ketentuan hukum yang berpotensi diuji secara materiil.
Hasil diskusi diharapkan menjadi dasar kajian lanjutan sekaligus mendorong kebijakan perdagangan Indonesia yang lebih tegas terhadap negara atau entitas yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM.
