JAKARTA, KBKNEWS.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendorong pemerintah dan DPR segera menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat mulai diterapkan pada APBN 2027.
Menurut Esti, meski MK memberikan waktu penyesuaian hingga paling lambat APBN 2028, pelaksanaan lebih cepat dinilai penting agar anggaran pendidikan dapat sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM,” ujar Esti di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Ia menilai anggaran pendidikan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan mahasiswa. Selain itu, anggaran tersebut juga dibutuhkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik secara merata.
Esti mengatakan peningkatan kualitas pendidikan semakin penting di tengah perubahan global, seperti transformasi digital, perkembangan kecerdasan artifisial, ekonomi hijau, perubahan struktur ketenagakerjaan, hingga persaingan global.
Menurutnya, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang menyelesaikan pendidikan formal. Sistem pendidikan juga harus membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, memiliki literasi digital, kreatif, mampu berkolaborasi, berkarakter kuat, serta siap belajar sepanjang hayat.
Sebelumnya, MK memerintahkan pemerintah dan DPR mengeluarkan anggaran MBG dari anggaran bidang pendidikan dalam APBN. Putusan tersebut disampaikan dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
MK memberikan waktu penyesuaian hingga APBN 2028 dengan mempertimbangkan proses penyusunan anggaran negara yang dilakukan setiap tahun.
Esti menegaskan reformasi pendidikan harus diarahkan pada pembangunan kualitas SDM sebagai salah satu strategi utama pembangunan nasional. Karena itu, menurutnya, pendidikan anak harus tetap menjadi prioritas negara.
“Membangun kualitas SDM unggul harus dimulai dari pendidikan anak-anak. Karena pendidikan menjadi modal dasar pembangunan nasional,” katanya.





